Ridwan Kamil Sebut Kebijakan Impor Perlu Argumentasi Kuat

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai kebijakan impor sektor pangan adalah hal wajar selama argumentasi yang mendasarinya bisa dipahami oleh semua pihak. Salah satu yang ia soroti adalah keberlangsungan kehidupan dan aktivitas para petani jika asalan kebijakan tidak jelas.

Diketahui, isu impor beras sebanyak 1 juta ton yang digulirkan pemerintah pusat membuat polemik di tengah masyarakat. Ridwan Kamil sendiri memiliki pandangannya sendiri dalam isu ini.

“Kan lebih banyak nggak setuju dengan impor beras. Jangan salah ya impor itu boleh di mana-mana juga boleh asal memiliki argumentasi yang kuat. Contoh stok di gudang sudah habis, panen gagal, masa kita tidak makan? maka kita impor,” kata dia, Jumat (26/3).

“Tapi kalau di gudang Jabar surplus 300.000 ton, panen sudah dekat. Logika-logika itu mengatakan tidak ada alasan kuat untuk impor. Jadi silakan jika punya alasan argumentasi yang memadai (untuk mengimpor),” Ridwan Kamil melanjutkan.

Di sisi lain, pria yang akrab disapa Emil mendapat informasi dari Bappenas yang memprediksi bahwa tahun 2063 sudah tidak akan ada lagi petani. Kajian akademis tersebut jangan sampai dianggap angin lalu.

Ia berharap, para pejabat pengambil keputusan di setiap daerah bisa melakukan upaya pencegahan. Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Emil sudah menggulirkan program petani milenial. Selain menjaga profesi petani tetap tumbuh, program ini pun diklaim bisa mengurangi pengangguran.

“Petani milenial sebenarnya tujuan pertamanya adalah pengembangan inovasi pengurangan pengangguran secara cepat dengan meminjamkan lahan negara modal dari keuangan yang kami kontrol dan dibeli oleh sistem. Tapi tujuan jangka panjang ya membuat anak-anak muda mau kembali ke desa dengan penghasilan setara di kota,” ucap dia.

“Mudah-mudahan dengan inovasi ini kita makin banyak generasi yang cinta pertanian kembali ke desa rejeki kota dan tidak ada impor impor lagi ya itu,” imbuh Emil.

Sejumlah bantuan akan diberikan Pemerintah Provinsi Jabar dalam program tersebut. Mulai dari peminjaman lahan, permudah akses bank, sampai mencarikan offtaker atau pembeli.

Berdasarkan hasil survei pertanian antar sensus (sutas) 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, jumlah petani di Jabar mencapai 3.250.825 orang. Dari jumlah tersebut, petani yang berusia 25-44 tahun hanya 945.574 orang atau 29 persen. Kondisi tersebut tentu memberikan efek domino bagi sektor pertanian di Jabar.

Dalam program ini, tidak hanya sektor pertanian, saja yang digarap, tetapi juga peternakan, perikanan, tanaman holtikultura, dan perhutanan. "Ini akan jadi fokus sampai akhir masa jabatan saya bahwa program food security ini harus jadi unggulan. Mudah-mudahan dengan program ini juga kita bisa mandiri pangan, tidak usah impor," tutupnya.