Ridwan Kamil Sebut saat New Normal Tak Ada Lagi Imbauan, Pelanggar Disanksi Tegas

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan dalam fase new normal semua kegiatan masyarakat akan dijaga ketat oleh polisi dan TNI. Meski teknis pengawasan masih belum rampung, ia memastikan para pelanggar langsung diberikan sanksi tegas, takkan lagi diberi peringatan atau imbauan.

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi khusus kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk memobilisasi anggotanya untuk mengawasi secara ketat di daerah percobaan yang diizinkan untuk menerapkan fase new normal. Daerah tersebut adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Gorontalo

"(fase new normal) ini akan dikawal oleh TNI dan Polri selama 14 hari, jadi Pak Presiden sudah memberikan tugas kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasi TNI dan Polri di empat provinsi percobaan ini," kata dia usai rapat terbatas percepatan penanganan Covid-19 di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (27/5).

"Protokolnya (yang detil) sedang kami siapkan. Pertama, semua toko atau ekonomi harus bikin surat pernyataan bahwa dia siap mematuhi protokol baru di new normal dan siap diberi sanksi kalau melanggar itu, yang intinya hanya terbagi dalam tiga kelompok-lah yakni menjaga jarak, harus higienis memakai masker, dan cuci tangan keluar masuk dari sebuah tempat," ia melanjutkan.

Salah satu cara mempersiapkan teknis dan dasar aturannya, anggota Polri dan TNI akan melakukan simulasi penerapan pengawasan di pasar tradisional yang cenderung lebih rumit dalam menerapkan protokol kesehatan.

Fase new normal sendiri akan dimulai pada Senin (1/6). Selama beberapa hari ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama instansi terkait akan fokus mengedukasi tentang tata cara normalitas baru.

"Karena terkendalinya Jabar akan terganggu kalau dalam normalitas baru ada euforia orang seolah-olah normal yang lama, kalau normal yang lama itu kan bisa ke toko lagi, sekolah lagi tapi enggak pakai masker, tidak menjaga jarak, dan enggak mau ngantri nah itu akan membahayakan prestasi kita," tegas dia.

"Kalau dulu istilahnya kita sudah lewat masa hanya mengimbau, masuklah kategori denda, ini kan denda sudah dilakukan di beberapa tempat, denda kepada pribadi maupun denda kepada pemilik toko, itu yang penting harus ada surat pernyataan supaya nanti kalau melanggar bisa ditutup karena dia tidak patuh. Nominalnya nanti kita sosialisasikan," tuturnya.