Ridwan Kamil soal Kehalalan AstraZeneca: Tanggung Jawab Lahir Batin Ada di Pusat

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak mau terjebak dengan polemik vaksin Covid-19 Astrazaneca. Ia meyakini bahwa keamanan dan kehalalan setiap produk vaksin yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sudah dijamin Majelis Ulama Indonesia serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pria yang akrab disapa Emil ini menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memilih produk vaskin yang dibeli. Pemerintah daerah bersifat mendistribusikan sekaligus menyukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Setiap namanya merek dan distribusi bukan kewenangan daerah, kewenangan daerah mah menerima saja. Pas dibuka ternyata Sinovac, pas dibuka ternyata Astrazeneca. Kita tidak akan memilih-milih karena kewenangan halal dan haram juga MUI pusat kemudian kewenangan aman juga BPOM, jadi tanggung jawab lahir batinnya ada di pusat," kata dia, Senin (22/3).

"Tugas kita kalau sudah dikirim adalah menyukseskan presentase penyuntikkan, jadi kalau sudah dikirim Astra zeneca berarti di pusat sudah meyakini itu halal dan boleh dan itu aman. Kami mah seneng aja, semakin banyak yang divaksin kan semakin bagus," ucap Ridwan Kamil lagi.

Diketahui, MUI menetapkan vaksin Covid-19 AstraZeneca yang diproduksi di Korea Selatan itu haram karena mengandung enzim babi. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat komisi fatwa.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorum Ni'am Sholeh dalam konferensi pers, Jumat (19/3) menyebut, meski haram, MUI membolehkan penggunaannya karena lima alasan. Pertama, saat ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 atau sedang mengalami darurat kesehatan sehingga sangat membutuhkan vaksin.

Kedua, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya bahwa terdapat bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19. Ketiga, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Keempat, ada jaminan keamanan penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca oleh pemerintah. Kelima, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun tingkat global.

Sementara itu, Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan segera mendistribusikan 1,1 juta vaksin Covid-19 AstraZeneca ke daerah. Distribusi paling lama dilakukan pada Senin, 22 Maret 2021.

Keputusan segera mendistribusikan vaksin Covid-19 AstraZeneca diambil setelah BPOM mengatakan vaksin tersebut sudah dapat digunakan setelah sempat tertunda karena adanya kasus pembekuan darah usai divaksin AstraZeneca di sejumlah negara.

Target Vaksinasi Perhari Mulai Meningkat

Sejauh ini, percepatan vaksinasi per hari mengalami peningkatan signifikan, dari awalnya 22 ribu penyuntikan menjadi 50 ribu penyuntikan. Meski demikian, angkanya masih belum memenuhi target yang ingin dicapai.

"Targetnya kalau mau ideal super cepat itu 150 ribu (penyuntikan per hari).

Ia ingin ada akselerasi vaksinasi massal dengan menggunakan tempat di luar fasilitas kesehatan. Seperti, gedung olahraga atau fasilitas yang dimiliki TNI Polri.

"Maka kerja keras saya sekarang nyari gedung, terus saya sudah ketemu pak Jokowi dan sudah saya laporkan waktu di Bogor beliau sudah sepakat perusahaan swasta untuk jadi penyelenggara. Nah sekali suntik kan ribuan, nah itu yang bisa mengejar tapi kalau pakai Puskesmas saja maka presentasenya kecil," ucap dia.