Ridwan Kamil Soal Klaster Covid-19 Sekolah: Jangan Sampai Anak Dikorbankan
Merdeka.com - 149 klaster Covid-19 sekolah ditemukan selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jawa Barat berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Ristek). Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pelaksanaan protokol kesehatan dijalankan secara tegas.
Data itu didapat dari survei Kemendikbud Ristek terhadap sekolah yang dipublikasikan pada laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/ per Kamis, 23 September 2021.
Ratusan klaster Covid-19 tersebut setara dengan 2,25 persen dari total 6.616 sekolah di Jawa Barat yang telah mengisi survei sampai hari ini. Klaster ini karena terpapar 1.152 guru dan tenaga kependidikan serta 2.478 siswa dari sejumlah sekolah tersebut terinfeksi Covid-19.
-
Kenapa Golkar belum putuskan Ridwan Kamil? 'Waktu itu kan mungkin Ridwan Kamil bersedia karena waktu itu berasumsi bahwa Pak Anies Baswedan tidak akan maju lagi karena sudah jadi capres,' kata Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia.
-
Kenapa Ridwan Kamil butuh waktu lama buat timses? Mengingat RK sendiri diusung oleh koalisi gemuk KIM Plus.
-
Apa yang ingin diselesaikan Ridwan Kamil? 'Dan kita komit dalam nanti visi misi kesehatan juga perbaikan kesehatan apalagi polusi, kita mendengar ya seringkali RS penuh oleh ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut). Nah faktor polusi, jadi kita akan fokus untuk penyelesaian kesehatan udara seperti bagian dari prioritas nanti kalau terpilih,' kata Ridwan Kamil.
-
Kapan Ridwan Kamil akan mengumumkan timsesnya? Sebelumnya, Ridwan Kamil memang menyebut akan mengumumkan susunan timsesnya untuk Pilgub DKI Jakarta pekan ini.'Insya Allah minggu ini beres (bakal diumumkan),' kata Ridwan Kamil di daerah Jakarta Pusat, Kamis (5/9).
-
Apa alasan Ridwan Kamil tak memakai public figur di timsesnya? 'Dari kita internal saja, tidak mencari public figur seperti apa, jadi karena dibutuhkan oleh kita itu keharmonisan dan managerialnya. Jadi bukan sosok, hanya managerial aja,' beber Bang Emil.
-
Apa yang diserahkan kepada Ridwan Kamil? Hari ini Bang Eki mewakili kawasan dewan adat dari Bamus Betawi menyerahkan satu dokumen rekomendasi tentang bagaimana pelestarian budaya Betawi di Jakarta yang baru, Jakarta yang naik kelas menjadi kota global,' kata RK.
Persentase klaster Covid-19 paling tinggi didapati pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMA) yang sebanyak 4,66 persen atau 16 sekolah dari 343 sekolah. Di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 29 sekolah atau 1,89 persen. Kemudian di jenjang Sekolah Dasar (SD) ada 61 sekolah atau 2,14 persen.
Sementara klaster pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 24 sekolah atau setara 2,15 persen. Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada sembilan sekolah atau 1,72 persen dan Sekolah Luar Biasa (SLB) terdapat dua sekolah atau 2,06 persen.
Ridwan Kamil mengatakan, sejak kebijakan PTM diberlakukan, dirinya sudah mewanti-wanti bahwa ketika ada kasus Covid-19, maka sekolah bersangkutan harus ditutup disertai dengan testing dan pelacakan.
"SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) jelas, (saat ada kasus di sekolah) saya sudah perintahkan dihentikan, diteliti, di-tracingkan itu kan udah prosedur, jangan sampai anak dikorbankan,” tegas dia, Kamis (23/9).
Hanya saja, Ridwan Kamil belum membuat langkah untuk memberhentikan kebijakan PTM dalam waktu dekat. Ia mengaku banyak pertimbangan yang harus menjadi perhatian.
Merujuk pada data yang dirilis Kemendikbud Ristek, menurut dia, jumlah klaster yang ditemukan presentasenya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah sekolah yang dibuka.
“Tapi kalau enggak dibuka PTM, jumlah sekolah banyak sekali kita kan sudah tidak buka setengah tahun, mudorotnya kan juga banyak sekali ya, jadi kita situasional,” tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihak terkait diminta tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.
Baca SelengkapnyaNadiem mengaku cemas melihat biaya kenaikan UKT yang begitu mahal
Baca SelengkapnyaMPLS juga bertujuan untuk mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya.
Baca SelengkapnyaPenyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca SelengkapnyaNadiem Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaWapres pun optimis ide ini akan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKPAI mengatakan bahwa kasus perundungan di Temanggung seharusnya menjadi sinyal bahaya.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun
Baca Selengkapnya