Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ridwan Kamil Soal Klaster Covid-19 Sekolah: Jangan Sampai Anak Dikorbankan

Ridwan Kamil Soal Klaster Covid-19 Sekolah: Jangan Sampai Anak Dikorbankan ridwan kamil. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - 149 klaster Covid-19 sekolah ditemukan selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jawa Barat berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Ristek). Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pelaksanaan protokol kesehatan dijalankan secara tegas.

Data itu didapat dari survei Kemendikbud Ristek terhadap sekolah yang dipublikasikan pada laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/ per Kamis, 23 September 2021.

Ratusan klaster Covid-19 tersebut setara dengan 2,25 persen dari total 6.616 sekolah di Jawa Barat yang telah mengisi survei sampai hari ini. Klaster ini karena terpapar 1.152 guru dan tenaga kependidikan serta 2.478 siswa dari sejumlah sekolah tersebut terinfeksi Covid-19.

Orang lain juga bertanya?

Persentase klaster Covid-19 paling tinggi didapati pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMA) yang sebanyak 4,66 persen atau 16 sekolah dari 343 sekolah. Di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 29 sekolah atau 1,89 persen. Kemudian di jenjang Sekolah Dasar (SD) ada 61 sekolah atau 2,14 persen.

Sementara klaster pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 24 sekolah atau setara 2,15 persen. Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada sembilan sekolah atau 1,72 persen dan Sekolah Luar Biasa (SLB) terdapat dua sekolah atau 2,06 persen.

Ridwan Kamil mengatakan, sejak kebijakan PTM diberlakukan, dirinya sudah mewanti-wanti bahwa ketika ada kasus Covid-19, maka sekolah bersangkutan harus ditutup disertai dengan testing dan pelacakan.

"SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) jelas, (saat ada kasus di sekolah) saya sudah perintahkan dihentikan, diteliti, di-tracingkan itu kan udah prosedur, jangan sampai anak dikorbankan,” tegas dia, Kamis (23/9).

Hanya saja, Ridwan Kamil belum membuat langkah untuk memberhentikan kebijakan PTM dalam waktu dekat. Ia mengaku banyak pertimbangan yang harus menjadi perhatian.

Merujuk pada data yang dirilis Kemendikbud Ristek, menurut dia, jumlah klaster yang ditemukan presentasenya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah sekolah yang dibuka.

“Tapi kalau enggak dibuka PTM, jumlah sekolah banyak sekali kita kan sudah tidak buka setengah tahun, mudorotnya kan juga banyak sekali ya, jadi kita situasional,” tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wapres soal Aturan Penyediaan Alat Kontresepsi buat Remaja: Jangan Dilihat Kesehatannya Saja, Aspek Keagamaannya juga
Wapres soal Aturan Penyediaan Alat Kontresepsi buat Remaja: Jangan Dilihat Kesehatannya Saja, Aspek Keagamaannya juga

Pihak terkait diminta tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.

Baca Selengkapnya
Batalkan Kenaikan UKT, Mendikbud Nadiem: Saya Cemas Melihat Angkanya
Batalkan Kenaikan UKT, Mendikbud Nadiem: Saya Cemas Melihat Angkanya

Nadiem mengaku cemas melihat biaya kenaikan UKT yang begitu mahal

Baca Selengkapnya
KPAI Harap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tak Diwarnai Kekerasan hingga Bully
KPAI Harap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tak Diwarnai Kekerasan hingga Bully

MPLS juga bertujuan untuk mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya.

Baca Selengkapnya
Penyediaan Alat Kontrasepsi Pelajar Picu Pro Kontra, Ini Kata Moeldoko
Penyediaan Alat Kontrasepsi Pelajar Picu Pro Kontra, Ini Kata Moeldoko

Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.

Baca Selengkapnya
Kepesertaan Ribuan Calon Siswa SMA/SMK Negeri di Jabar Dibatalkan, Ini Penjelasan Ridwan Kamil
Kepesertaan Ribuan Calon Siswa SMA/SMK Negeri di Jabar Dibatalkan, Ini Penjelasan Ridwan Kamil

Ridwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan

Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.

Baca Selengkapnya
UKT Batal Naik, Stafsus Jokowi Minta Nadiem Cabut Permendikbud 2 Tahun 2024
UKT Batal Naik, Stafsus Jokowi Minta Nadiem Cabut Permendikbud 2 Tahun 2024

Nadiem Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen Ingin Bikin Sekolah Khusus Anak Korban Kekerasan, Ini Kata Gibran
Mendikdasmen Ingin Bikin Sekolah Khusus Anak Korban Kekerasan, Ini Kata Gibran

Wapres pun optimis ide ini akan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Bukan Hal Sepele, Ini Kata KPAI Terkait Kasus Pembakaran Sekolah di Temanggung
Bukan Hal Sepele, Ini Kata KPAI Terkait Kasus Pembakaran Sekolah di Temanggung

KPAI mengatakan bahwa kasus perundungan di Temanggung seharusnya menjadi sinyal bahaya.

Baca Selengkapnya
Mendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun
Mendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun

Mendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun

Baca Selengkapnya