Ridwan Kamil Tegaskan Takkan Lockdown Wilayah, Ini Alasannya
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan tidak ada wacana lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat kota atau kabupaten. Tingkat efektivitas kebijakan tersebut menjadi pertimbangan.
Menurutnya, lockdown merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Pola itu pun harus dilakukan di semua wilayah agar kebijakannya bisa berjalan secara maksimal. Maka dari itu, ia masih menilai pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) paling logis.
Sebelumnya, pria yang akrab disapa Emil ini menyebut kebijakan lockdown atau PSBB harus diiringi dengan kesiapan matang dan jaminan logistik. Untuk hal ini, ia mengaku sudah tidak memiliki anggaran yang cukup.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Kenapa pakai masker penting? Masker bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut karena masker berfungsi sebagai penghalang fisik yang mengurangi kontak langsung antara droplets atau tetesan cairan yang keluar dari mulut dan hidung seseorang dengan orang lain.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Bagaimana cara agar terhindar dari Covid-19? 'Pemerintah mengimbau lebih rajin bermasker terutama jika sakit dan di keramaian, lebih rajin cuci tangan, lengkapi vaksinasi segera sebanyak 4x GRATIS, jaga ventilasi udara indoor, hindari asap rokok,' ujar Ngabila.
“Kita tidak ada wacana lockdown atau PSBB karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Mengingat kalau hanya dilakukan di satu wilayah, tapi wilayah lainnya tidak melakukan, itu sama saja tidak efektif. Jadi kita ikuti arahan pemerintah (pusat) fokus pada PPKM Mikro,” katanya, Senin (28/6).
“Kalau pun mau ada lockdown, lockdown itu per RT atau per Desa jadi tidak berbasis kota atau kabupaten dulu,” ia melanjutkan.
Varian Baru Virus, Keterpaparan Anak dan Disiplin Menurun
Di sisi lain, Ridwan Kamil menduga varian baru dari Covid-19 sudah menyebar di berbagai tempat. Namun, kedisiplinan masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan menurun.
Padahal, varian virus dari Covid-19 ini bisa dicegah penyebarannya melalui kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Kami menduga virus ini dengan varian baru sudah hadir di berbagai tempat karena tingkat pemburukan itu lebih cepat dibanding sebelumnya. Prokes terus, tidak ada solusi lagi prokes untuk orang sehat, jangan diabaikan, naikan kedisiplinan. Karena kedisiplinan lagi turun. Biasanya di atas 80 persen kemarin 75 persen. mudah mudahan kesadaran ini menignkat sehingga kita bisa mengendalikan Covid-19 sperti sebelum idul fitri,” jelas dia.
Disinggung mengenai angka kasus keterpaparan Covid-19 terhadap anak-anak, Ridwan Kamil mengaku masih butuh waktu untuk mendapatkan data valid. Namun, ia menyampaikan kemungkinan kenaikan yang terjadi.
“Per menit ini saya tidak ada data. Tapi fakta yang bisa saya sampaikan, kasus di anak anak meningkat. Juga tercermin dari DM dan wa yang masuk, sepertiganya curhatan tentang (kasus Covid-19) anak-anak. Kesimpulannya kasus anak anak di Jabar naik, tapi jumlahnya sedang kami teliti supaya kami sampaikan secara transparan kepada publik,” pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca SelengkapnyaKemenkop mengaku tidak pernah melarang warung madura untuk beroperasi 24 jam
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.
Baca SelengkapnyaPutusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaGibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil-Suswono menghadiri acara deklarasi dukungan dari Relawan Berkah di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaKemenKopUKM berkewajiban mengembangkan UMKM dan berada pada gelanggang persaingan yang sehat.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaPKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca Selengkapnya