Ridwan Kamil Tolak Penuhi Tuntutan Buruh Terkait SK UMK 2020

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak revisi poin dalam Surat Keputusan (SK) mengenai UMK 2020 yang dituntut oleh ribuan buruh. Ia menilai, setiap kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak.

"Enggak mau. Udah itu saja," kata dia saat ditemui di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/12).

Pria yang akrab disapa Emil itu tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi yang dilakukan buruh. Selain dilindungi Undang-Undang, turun ke jalan dalam menyikapi sebuah kebijakan merupakan hal yang biasa, selama tidak menyalahi aturan.

Hanya saja, dia ingin semua memahami bahwa keputusannya dalam SK sudah dipikirkan dengan matang. Itu pun dalam rangka mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mencegah perusahaan, khususnya perusahaan padat karya hengkang dari Jabar.

"Yang namanya demo mah pasti ada. Jadi jangan digeser substansinya bahwa akan bersih demo," ucap dia.

"Tujuan saya mencegah PHK, mencegah pindahnya perusahaan-perusahaan karena tidak sanggup UMK untuk padat karya. Diinisiatifkan perlindungannya, caranya melalui poin yang saya tetapkan," tandas Emil.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto menuntut Gubernur Jabar untuk menghapus poin ketujuh dalam SK UMK 2020.

Poin itu berisi, penangguhan upah bisa dilakukan melalui perundingan bipartit dan disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar. Ia menilai, poin itu sangat merugikan dan tidak berpihak pada buruh.

"Kami minta Gubernur menghapus poin itu karena tidak berpihak kepada buruh," kata dia di sela unjuk rasa.