Ridwan Kamil Ungkap Covid-19 di Jabar Turun, Sebut Data Kemenkes Telat

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengeluhkan data Covid-19 yang dimiliki Pemprov Jabar dengan pemerintah pusat berbeda. Dampaknya, kasus Covid-19 di Jawa Barat terus meningkat beberapa pekan terakhir.

Menurut data yang dimilikinya, kasus Covid-19 di Jawa Barat justru menurun.

Data Kementerian Kesehatan, dalam beberapa pekan terakhir Jawa Barat menyumbang kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Bahkan, posisi Jawa Barat sempat lebih tinggi dari DKI Jakarta.

Dia menyebut, data Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan berbeda sejak September 2020. Perbedaan ini ditengarai sistem verifikasi data Covid-19 mengalami keterlambatan.

"Sampai hari ini sejak September 2020 yang dilaporkan dan diumumkan setiap hari oleh pemerintah pusat berbeda dengan data yang ada di kami dengan satu dan lain permasalahan yang coba diselesaikan," ujarnya dalam talk show virtual, Kamis (4/2).

Alumni University of California, Berkeley ini mengatakan, sebetulnya kasus Covid-19 di Jawa Barat meningkat tajam pada September hingga Desember. Namun, saat itu seluruh data kasus Covid-19 tidak masuk ke Kementerian Kesehatan secara utuh.

"Jadi selama September sampai Desember kasus kami tinggi. Tapi yang diumumkan pemerintah pusat sesuai kewenangan lebih rendah, tapi di bulan Januari saat kasus harian kami mulai stabil dan rendah, tiba-tiba diumumkan tinggi. Sehingga itu tabungan kasus-kasus lama. Sebenarnya itu sudah sembuh," jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, salah satu penyebab melonjaknya kasus Covid-di Indonesia adalah verifikasi data.

"Salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Selasa (19/1).

Wiku mengatakan, pemerintah pusat dan daerah sedang memperbaiki sistem verifikasi data kasus Covid-19. Harapannya, perbaikan sistem ini mengurangi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saya minta ke depannya tidak ada lagi toleransi atau delay keterlambatan data karena ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Mantan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia ini mengingatkan kesesuaian data kasus Covid-19 pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Sebab, data tersebut menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19.

"Dengan data yang tidak realtime maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif," tandasnya.