Ridwan Kamil Ungkap 'Empat Sekawan' Pengawas Pinjaman Pemprov Jabar Rp 1,8 Triliun

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan penggunaan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Rp1,812 triliun diawasi empat lembaga negara. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik yang memiliki daya dorong ekonomi.

Dana tersebut digulirkan pemerintah pusat lewat Pinjaman PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Perjanjian Pinjaman Daerah Tahun 2020 itu ditandatangani pada Jumat, 13 November 2020 lalu.

Lembaga yang mengawasi dana tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), kejaksaan, kepolisian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

"Empat sekawan inilah yang juga akan kita gunakan di awal, di tengah, dan di akhir proses (penggunaan dana)," kata pria yang akrab disapa Emil itu melalui siaran pers, Selasa (1/12).

"Kami juga punya komitmen moral, (jumlah) pinjaman daerah yang besar maka harus sukses (penggunaannya). Dan saya ingin sukses secara kualitas, sukses juga secara administratif," dia menambahkan.

Penggunaan pinjaman ini ditujukan untuk pembangunan infrastruktur fisik yakni tujuh jenis kegiatan infrastruktur yang memiliki daya dorong ekonomi. Rinciannya Infrastruktur jalan dengan nilai Rp463,558 miliar; Infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar; Infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar.

Lalu, Infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar; Infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar; Infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar; dan Infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.

Emil menambahkan, dana pinjaman PEN daerah tersebut digunakan untuk membangun puskesmas hingga jembatan.

"Jabar karena kondisi (pandemi) Covid-19 awalnya tidak akan melakukan pinjaman daerah karena panjang prosesnya. Tapi PT SMI bunganya hampir nol sehingga dari sisi visibilitas ini adalah pertolongan paling manusiawi selama (pandemi) Covid-19," pungkasnya.