Ribka didesak mundur dari jabatannya sebagai Plt DPD PDIP Banten

Merdeka.com - Ribka Tjiptaning yang menjabat sebagai Plt DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Banten, didesak mundur oleh kader PDIP Banten. Pasalnya, Ribka dinilai melanggar ketentuan DPP terkait rangkap jabatan pada struktur partai. Sehingga hal ini berdampak pada mandeknya sejumlah agenda politik di tubuh partai.

"Ketentuan DPP melarang kadernya memiliki dua jabatan di organisasi partai, dan kita tau Ribka saat ini menjabat dua jabatan yakni plt ketua DPD PDIP Banten dan juga sebagai kepala bidang Kesra di DPP PDI Perjuangan," ujar Agus Wisas ketua bidang Informasi dan Komunikasi DPD PDIP Provinsi Banten.

Menurut Agus bukan tanpa alasan, rangkap jabatan yang terjadi pada Ribka saat ini sangat berdampak pada menurunnya kerja-kerja politik di DPD, seperti lambatnya penetapan pimpinan definitif DPRD Banten, yang sampai saat ini belum ada keputusan dari DPP.

Kedua juga menghambat tugas-tugas pelaksana harian yang saat ini diemban oleh politisi senior Sukira. Sukira tidak bisa banyak melakukan terobosan karena dituntut berkoordinasi dengan Plt.

"Sementara bagaimana koordinasinya, Ribka sendiri banyak di Jakarta, sehingga sulit melakukan langkah-langkah strategis," katanya.

Agus Wisas juga menilai bahwa Ribka pernah berkomitmen untuk segera menyerahkan kepemimpinannya di DPD PDIP pada pengurus lain, sebelum pilpres. Dan jabatan tersebut akan diserahkan setelah proses pemilihan presiden.

"Namun faktanya hari ini Ribka masih menyandang status sebagai Plt dan belum menyerahkan padahal kondisi DPD saat ini sudah stagnan dan harus segera dilakukan langkah-langkah strategis, sehingga Ribka diminta untuk segera menanggalkan jabatannya dan menyerahkannya kepada yang berkompeten sesuai petunjuk dan keputusan DPP," terangnya.

Agus Wisas mengkhawatirkan jika DPD terus dipimpin Ribka ini akan semakin merusak kerja-kerja politik di DPD, pasalnya kepercayaan dari pengurus di tingkat cabang dan anak cabang semakin menurun terhadap DPD.

"Kita sering mendapatkan laporan dan keluhan dari DPC-DPC terkait kepemimpinan Ribka, Cuma mereka tidak memiliki keberanian menyampaikannya baik langsung maupun ke publik," ujarnya. (mdk/mtf)