Follow
Riset Kemenkum HAM: Lapas Bisa Kelebihan Kapasitas Hingga 136% pada 2025
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Center Detention Studies menyampaikan hasil riset soal potensi over kapasitas lapas pada 2025. Riset menunjukkan kelebihan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan (lapas) pada 2025 bisa mencapai 136 persen atau 311.534 narapidana.
"Itu kalau tidak dilakukan langkah-langkah progresif penanganan overcrowded melalui pengurangan jumlah narapidana yang masuk," kata Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjenpas Kemenkumham Liberti Sitinjak melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta dilansir Antara, Kamis (17/3).
Dia menjelaskan dengan jumlah narapidana tersebut, artinya Pemerintah membutuhkan ruang hunian baru untuk 179.427 orang narapidana, atau setara dengan 179 lapas baru.
-
Di mana penjara over kapasitas di Jawa Tengah? Berbagai cara untuk menanggulanginya mulai pendistribusian narapidana ke tempat-tempat yang masih longgar hingga program asimilasi.
-
Apa yang dilakukan narapidana di Lapas Sijunjung? Berada di rumah tahanan tidak membuat para narapidana di Lapas Sijunjung Sumatera Barat berdiam diri meratapi nasib buruk. Mereka pun tidak berhenti berkreasi, salah satunya menyulap limbah kayu menjadi aneka barang bernilai ekonomi.
-
Di mana lansia tersebut tinggal? Wanita tersebut tinggal di daerah El Sereno, Los Angeles, dan mengaku suara tersebut terdengar dari bawah rumahnya selama beberapa minggu terakhir.
-
Bagaimana cara Kanwil Kemenkumham mengatasi over kapasitas? Jadi narapidana yang menghuni lapas yang overload, kemudian didistribusikan atau dipindahkan ke rutan terdekat yang masih longgar. Terus yang di Rutan Solo juga begitu. Jadi, kebanyakan warga binaan yang dioper itu ke rutan-rutan yang masih punya sisa kamar hunian.
-
Apa jenis rumah yang disediakan? Mengutip Liputan6, Kamis (13/7) Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan jika unit-unit rumah itu nantinya akan berbentuk rumah susun yang memiliki 10-11 lantai.
-
Dimana penjara ditemukan? Arkeolog mengumumkan penemuan penjara dalam toko roti di reruntuhan kota kuno Pompeii di Italia.
"Biaya pembangunan yang dibutuhkan mencapai Rp35,8 triliun, belum termasuk biaya makan narapidana sebesar Rp10,3 triliun sampai dengan tahun 2025," kata Sitinjak.
Untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas hunian di lapas maupun rutan, Sitinjak menilai penerapan keadilan restoratif merupakan solusi terbaik.
"Dengan sinergitas antaraparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif, diharapkan pidana penjara benar-benar hanya menjadi pilihan terakhir," kata dia lagi.
Menurut dia, pidana penjara dan kurungan sebagai sanksi konvensional terhadap pelanggaran hukum memiliki dampak besar terhadap kondisi overcrowded kelebihan kapasitas hunian, dan tidak optimalnya pembinaan di lapas dan rutan seluruh Indonesia.
Pemerintah melalui Ditjenpas Kemenkumham, ujar dia, terus berupaya menginisiasi mewujudkan keadilan restoratif. Selain itu, termasuk pula menyusun nota kesepahaman bersama tentang implementasi keadilan restoratif yang melibatkan banyak pihak.
"Penyusunan nota kesepahaman merupakan bagian dari program prioritas nasional tahun 2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024," ujarnya lagi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masalah daya tampung lapas dan rutan tidak mudah diatasi.
Baca Selengkapnya
Distribusi narapidana merupakan program yang cukup efektif guna mengurangi angka overload di dalam lapas.
Baca Selengkapnya
Ribuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk mencari jalan keluar permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas)
Baca Selengkapnya
Menteri Basuki mengatakan bahwa masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini masih banyak.
Baca Selengkapnya
Kementerian PUPR sudah menyediakan berbagai fasilitas dasar yang dapat dimanfaatkan oleh petugas HUT RI di hunian ASN tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemindahan napi dikawal ketat oleh 15 personel anggota Batalyon C Pelopor Kota Madiun, serta pendamping dari Polisi Khusus Pemasyarakatan.
Baca Selengkapnya
Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa progres hunian Polri dan BIN di IKN mencapai 58 persen, Hunian ASN dengan progres 53 persen.
Baca Selengkapnya
Rumah susun tahap awal nantinya bisa ditempati oleh sekitar 2.160 PNS yang belum berkeluarga atau lajang.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 56 TPS yang tersebar di Lapas dan Rutan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wilayah Jakarta sudah disediakan untuk kelancaran Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ke-23 napi terorisme itu,akan menjalani sisa masa tahanan di lapas berbeda di Jatim
Baca Selengkapnya
Belakangan berembus kabar, 1 kamar di apartemen tersebut akan diisi 6 PNS/ASN. T
Baca Selengkapnya