Risma dan Bupati Batang sempat berpikir mundur bareng-bareng

Merdeka.com - Penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merasakan beratnya menjalankan roda pemerintahan daerah. Beratnya beban itu membuatnya sempat berpikir mundur dari kursi orang nomor satu di Kota Pahlawan tersebut. Curahan hatinya itu pernah diungkapkan kepada Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.

"Sering saya merasa sendiri di tengah seluruh kejadian yang ada. Berat sekali. Saya pernah ngomong ini sama Pak Yoyok. Pak Yoyok ngajak kita mundur bareng-bareng," kata Risma dalam sambutannya, di Gedung Graha Niaga, Jakarta, Kamis (11/5).

Politikus PDIP itu menjelaskan, dalam upaya mewujudkan pemerintahan bebas KKN, terkadang resistensi datang dari instansi yang dipimpinnya. Dia berpikir perlu membuat terobosan untuk mewujudkan good governance.

"Kemudian saya melakukan bagaimana membuat sistem dapat dilakukan dan dilaksanakan. Karena itu kami membuat sistem e-government," ujarnya.

Dengan sistem tersebut, pengeluaran dari kas daerah menjadi lebih mudah diawasi. Sistem tersebut mampu mencegah praktik korupsi sekaligus bisa menghemat anggaran daerah.

Atas terobosannya itu Risma bersama Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo didaulat menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award yang tahun ini memasuki tahun keenam. Risma dan Yoyok menjadi inspiratif dalam mengabdi. Sosok kedua pemimpin ini dapat memberikan harapan bahwa masa depan Indonesia bisa lebih baik.

"Pemberian penghargaan ini dapat memberikan semangat baru dalam usaha melawan korupsi, di tengah meningkatnya skeptisme masyarakat terhadap komitmen negara . Risma dan Yoyok bersama peraih BHACA sebelumnya menjadi panutan agar tujuan mulia ini terus dilakukan," kata Ketua Dewan Juri BHACA 2015 Endy M Bayuni di Graha Niaga, Jakarta, Kamis (5/11).

Dalam gelaran Bung Hatta Anti-Corruption Award turut dihadiri dua putri Bung Hatta, Mutya dan Halidah Hatta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Dewan juri BACHA tahun ini terdiri dari wartawan senior Endy M. Bayuni, aktivis Luky Jani, dan ahli hukum tata negara Zainal A. Mochtar.