Risma dibela habis-habisan ketika dikabarkan jadi tersangka

Merdeka.com - Calon Wali Kota Surabaya nomor urut satu Tri Rismaharini tiba-tiba dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus Pasar Turi. Kabar ini setelah adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP, yang menetapkan Risma sebagai tersangka.

Hal itu diungkapkan oleh Kejati Surabaya. Beberapa orang beranggapan penetapan tersebut semata-mata hanya untuk menjegal Risma di Pilkada 9 Desember 2015 nanti.

Banyak yang merasa heran dan tak terima ketika mendengar kabar tersangka menyeret nama Risma. Mereka pun menunjukkan penolakan isu tersebut dan yakin bahwa Risma seorang politikus yang jujur dan adil, serta pantas maju di pilkada nanti.

Status tersangka tersebut pun menjadi tidak jelas. Polri menyatakan tak benar jika Risma menjadi tersangka.

Berikut mereka yang habis-habisan membela Risma ketika dikabarkan menjadi tersangka:

PDIP sebut sprindik Risma dipolitisir

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, isu yang menyeret nama Risma sebagai tersangka dalam kasus Pasar Turi adalah bagian dari black campaign jelang Pilwali Surabaya."Dari hasil survei internal kita, sudah mencapai 87 persen, makanya kita melihat ini (kabar Risma tersangka) sebagai upaya politik yang cukup membabi butalah. Sudah hilang akal, hingga mempolitisir SPDP itu sebagai surat penetapan tersangka," terang Whisnu di sela acara pembekalan saksi PDIP di Gedung Wanita, Jalan Kali Bokor, Surabaya, Jumat malam (23/10).Whisnu juga mengaku, saat isu ini muncul dia langsung konsultasi ke Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Yan Fitri secara langsung. "Saya juga konfirmasi Kapolrestabes. Beliau menerangkan kalau SPDP ini bukan penetapan tersangka, makanya kalau pemberitaannya penetapan tersangka, ya sangat jauhlah," ucapnya.Saat ini, lanjut politikus yang akrab disapa Mas Inu ini, pihaknya masih melihat 9 Desember sebagai hal yang harus diselesaikan. "Kita melihat Bu Risma jauh dari masalah korupsi dan sebagainya. Ya pastilah, ini saya melihat ini sebagai black campaign yang sangat kejam dalam proses politik," katanya.Pihaknya sangat yakin, SPDP itu bukan masalah apa-apa dan sangat aneh jika diblow-up besar-besaran."Jika di tengah-tengah proses perhelatan Pilkada seperti ini tiba-tiba muncul proses, muncul penyelidikan seperti ini harus diblow-up seperti ini. Di mana-mana, proses penyelidikan seperti ini harus ditahan sampai proses Pilkada selesai. Itu untuk menjaga netralitas dan sebagainya," sambungnya.Wishnu ingin kepolisian dan kejaksaan untuk tetap ikut menjaga netralitas. "Karena kami juga sangat yakin Bu Risma tidak salah apa-apa. Saya yakin, 9 Desember nanti kita akan menang telak," tuturnya.Bahkan, Whisnu juga mengaku pihaknya tidak akan menanggapi isu-isu tersebut. "Ya ngapain harus kita tanggapi. Fitnah seperti ini, kan juga bisa mengurangi dosa kita. Justru kita bersyukur. Ya kita tetap menghormati proses hukum, SPDP itu proses dimulainya penyelidikan, jadi bukan penetapan tersangka," terangnya.

Mendagri bingung beda sikap Kejaksaan & polisi soal Risma tersangka

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku bingung dengan kasus pasar Turi yang menetapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai tersangka. Apalagi penetapan tersangka datang dari Kejati Jawa Timur, pihak kepolisian tidak mengakui telah menetapkan Risma."Justru sebagai anggota masyarakat atau sebagai menteri saya menjadi bingung dari penjelasan semua media yang ada, pendapat antara kepolisian dan pendapatan kejaksaan itu berbeda," kata Tjahjo, di Hotel Gran Sahid Jakarta, Sabtu (24/10).Mantan Sekjen PDIP ini menyatakan, sebagai wali kota yang berada di tengah-tengah aturan, Risma wajib membela pengusaha untuk membesarkan investor di kota Surabaya. Di sisi lain, Risma juga diwajibkan untuk perhatikan pedagang kecil."Kalau prosesnya memang benar membela pedagang kecil atau pengusaha kecil atau masyarakat kecil itu yang wajib sebagai wali kota," kata Tjahjo.

Jika Risma tersangka, Ganjar minta Jokowi ingatkan Polri & Kejaksaan

Dijadikannya Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma sebagai tersangka kasus Pasar Turi menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingkari kesepakatan dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa hari yang lalu."Sebenarnya kalau rapat dengan Presiden, dengan Kajati, dengan Kapolda di situ ada Jaksa Agung ada juga Kapolri kita sudah bersepakat lho semuanya agar tidak ada anasir-anasir yang akan membunuh kepentingan politik lain," tegas Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan ini usai membuka acara Pameran Produk Inovasi 2015 di Halaman Gedung Lawang Sewu, Jalan Pemuda Kota Semarang, Jawa Tengah Minggu (23/10).Dalam pertemuan tersebut, Ganjar mengingatkan selama ada masalah hukum terhadap calon tidak boleh diganggu selama proses pilkada serentak berlangsung.Seandainya benar Risma dijadikan tersangka maka Jokowi harus mengingatkan kejaksaan dan kepolisian. "Sepakat, selama ada masalah dan berproses hukum dan ada dalam Pilkada tidak boleh diganggu. Maka ini menurut saya pelanggaran pertama yang harus ditertibkan. Maka komitmen politik dari penegak hukumnya mesti diperingatkan," ungkapnya.Ganjar menilai langkah kepolisian dan kejaksaan menetapkan Risma sebagai tersangka mencerminkan dugaan tidak sehatnya perpolitikan."Dan ini, Pak Presiden harus bicara langsung untuk menanyakan langsung pada Kapolri, pada Jaksa Agung komitmen waktu itu yang seluruh Gubernur, Kajati dan Kapolda diundang biar tidak mengganggu. Nanti kalau enggak kan ini akan menjadi alat-alat untuk membunuh lawan politiknya. Itu sangat tidak sehat untuk wilayah politik demokrasi," paparnya.Ganjar pun tidak percaya jika sosok Risma melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi, menjelang pilkada ditetapkan tersangka semua orang akan mudah membaca jika ini adalah berbau politis."Apalagi Mbak Risma lah, semua orang akan cukup gampang membaca. Ini politik. Risma itu nggak ada yang nantang! Terus kemudian begitu jalan disetrum di tengah jalan ya nggak lah, nggak lah. Dia orang baik. Bahwa ada kekurangan mana sih yang nggak," tutupnya.

Pedagang Pasar Turi sebut Risma tersangka ulah Bos Gala Bumi Perkasa

Kuasa hukum 7 Asosiasi Pedagang Pasar Turi Penghuni Tempat Penampungan Sementara(TPS), I Wayan Titip, mengatakan penetapan Risma sebagai tersangka diduga ada berbagai upaya tertentu dari Henry J Gunawan selaku pimpinan PT Gala Bumi Perkasa. Diduga ini untuk menjatuhkan calon wali kota incumbent tersebut."Bu Risma tidak mungkin menyalahgunakan wewenangnya menyangkut kasus Pasar Turi," kata Wayan, Jumat (23/10).Sebab, kata Wayan, sebelum Pasar Turi dibangun, termasuk TPS, sudah mendapat restu dari Pemkot Surabaya. Bahkan dana anggaran pembangunan yang diambil dari APBD senilai Rp 18 miliar itu, juga disokong dana dari Pemprov Jawa Timur sebesar Rp 5 miliar."Kan sudah disetujui. Jadi ini akal-akalan kontraktor (PT Gala Bumi) saja. Jadi saya tidak heran kalu ada yang menjatuhkan Bu Risma secara terus-terusan," keluhnya.Justru, Wayan heran dengan Polda Jawa Timur yang tidak segera menangkap Henry J Gunawan, yang sempat dilaporkan pedagang Pasar Turi dengan tuduhan penggelapan uang miliaran rupiah. Dan Henry juga sudah ditetapkan sebagai tersangka."Dia beberapa kali dipanggil, malah mangkir. Henry tidak pernah datang. Kok tidak ditangkap? Saya kuasa hukumnya pedagang. Saya yang menangani kasusnya. Jadi saya tahu semuanya," ketus Wayan.Ingat, imbau Wayan, Henry sudah membawa uang setengah miliaran rupiah milik pedagang yang tinggal di TPS. "Pedagang sudah bayar stand, tapi tidak boleh masuk ke Pasar Turi dan terpaksa tetap tinggal di TPS sampai sekarang. Dan ketika pedagang dibela Bu Risma, justru beliau dikabarkan jadi tersangka. Ini aneh," pungkasnya heran.

PDIP cium aroma politik penetapan Risma tersangka

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira menegaskan penetapan tersangka mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dalam kasus Pasar Turi sarat muatan politis. Pasalnya banyak pihak yang mencoba menjegal Risma untuk kembali maju di Pilkada Serentak 9 Desember nanti."Kami sudah dengar beritanya, tapi DPD PDIP (Surabaya) belum mendapatkan surat tembusan penetapan tersangka, tapi memang ini politis ya. Kita tahu banyak yang mencoba menjegal Bu Risma dari Pilkada, mulai dari calon tunggal waktu itu," kata Andreas saat dihubungi merdeka.com, Jumat (23/10).Atas hal ini, Andreas menegaskan partainya akan memberikan bantuan hukum ke Risma. Pihaknya merasa publik bisa melihat bahwa ini ada permainan."Sambil menunggu informasi pasti dari DPD, tentu kami akan berikan bantuan hukum. Saya kira semua orang bisa lihat ya, ini politis berbagai macam cara dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menjegal bu Risma," tukasnya.