Risma Kesal Penerima Bansos di Pungli: Kalau Gini Terus Kapan Warga Mau Sejahtera
Merdeka.com - Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Risma, berpesan agar penerima bansos menolak segala bentuk pungutan liar yang diminta. Hal itu disampaikan Risma saat sidak kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang pada Rabu (28/7) kemarin.
Kepada Risma, seorang warga bernama Aryanih sebagai menerima BPNT mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," tegas Risma.
-
Bagaimana Risma mendekati penerima bansos? 'Misalkan kemarin saya temukan ada anak yatim enggak ada orang tuanya. rumahnya di jurang, itu saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu itu enggak ada orang tuanya, saya harus rayu dia. maukah kamu ikut di tempat kami? jadi, saya datang untuk itu,' ujarnya.
-
Kenapa Ristanta menerima uang pungli? 'Menimbang uang yang diterima terperiksa dari saksi Hengki dan saksi Ramadan Ubadillah merupakan uang bulanan yang bersalah dari tahanan sebagai uang tutup mata agar para tahanan dibiarkan menggunakan alat komunikasi selama berada di dalam rutan KPK,' tutur anggota Dewas KPK.
-
Siapa korban penipuan uang? “Ya Tuhan duit Rp 2.000 dibuat jadi Rp 20.000 ditambahnya nol, Astagfirullah.. Astagfirullah,“ ujar pedagang wanita yang diduga jadi korban penipuan.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Siapa yang dibantu Kemensos dalam program ini? 'Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ' ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
-
Siapa korban penipuan ini? Namun data universitas itu masih dalam penyidikan sehingga belum bisa disampaikan ke publik.
Warga bernama Maryanih juga mengeluhkan kompenen barang dalam bantuan BPNT tidak genap Rp200 ribu per bulan bila diuangkan.
"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta, " ujarnya.
Kepada para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH, Risma meminta agar membantu pemerintah untuk memastikan bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.
"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," katanya.
Sebelumnya, Risma menemui dan berdialog dengan warga yang sedang antri pencairan BST dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) di Jalan H Diran RT 08/RW 01, Gang Rawa 1, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Di lokasi pencarian BST tersebut tercatat 110 warga penerima BST.
"Kita harus berusaha agar berdaya dan tidak selamanya menjadi penerima bansos. Misalnya di Kota Surabaya itu ada namanya kampung kue dan kampung lontong yang memang fokus membuat kue dan lontong," katanya.
Dorong Mereka Lebih Baik
Tidak hanya itu, Risma pun memotivasi agar penerima bansos mau berubah melalui program kewirausahaan seperti beternak ayam dan memelihara ayam petelur.
"Saya selalu semangat memotivasi masyarakat agar mau berubah melalui program usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga," jelas Risma.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Roy menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyat.
Baca SelengkapnyaRisma mengatakan Kementerian Sosial telah menyiapkan bantuan permakanan yang bisa diberikan kepada panti asuhan.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaMirah, salah satu penerima manfaat yang menerima bantuan ATENSI menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaIa pun berjanji, apabila pasangan Anies-Muhaimin menang dalam Pilpres 2024. Maka jumlahnya akan lebih besar dan ditingkatkan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PKS bertanya ke Mensos Risma soal penyaluran bansos di Februari jelang pemilu
Baca SelengkapnyaGanjar memastikan kalau bansos yang diberikan oleh masyarakat dari anggaran telah disiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca Selengkapnya