Risma minta warga tetap di Surabaya tak ikut demo 2 Desember
Merdeka.com - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyarankan warga yang berdomisili di Surabaya agar tak ke Jakarta untuk mengikuti demo 2 Desember 2016. Risma mengaku sudah melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat agar tetap berada di Surabaya pada Jumat pekan ini.
"Kita sudah lakukan pendekatan dari kecamatan gandeng sama muspida kecamatan, ada koramil, polsek, sudah mendekati warga- warga," ungkap Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).
Meski sudah melakukan pendekatan kepada warga, Risma tak bisa menjamin semua warganya akan menuruti imbauannya. "Aku enggak bisa memastikan tapi kita sudah lakukan itu (pendekatan)," katanya.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Kenapa Raffi Ahmad tidak ikut demo? Raffi menjelaskan bahwa ia tidak ikut demo karena harus ke Bandung, mendukung adiknya yang mencalonkan diri di sana, kebetulan juga ada Gibran Rakabuming.
-
Kenapa warga demo jalan rusak? 'Ke mana uang pajak kami? Ke mana uang pajak kami? Bertahun-tahun kami merasakan jalan rusak yang seperti ini,' seru sang orator dalam sebuah video yang diunggah lewat Instagram @merapi_uncover.
-
Gimana cara mobil DPR RI itu minta jalan? Dalam video tersebut terlihat mobil berjenis Toyota Alphard berwarna putih berulang kali membunyikan suara strobo untuk meminta jalan kepada pengendara lain.
-
Dimana warga demo jalan rusak? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
Meski demikian, dia menepis kabar yang menyebut ada surat larangan terhadap perusahaan transportasi agar tidak menyediakan kendaraan bagi peserta aksi unjuk rasa 2 Desember dari Surabaya.
"Enggak ada, enggak ada katanya surat dikirim ke aku, enggak nerima suratnya. Yang kemarin diisukan enggak ada, aku udah bantah enggak ada surat masuk itu," kata Risma.
"Aku sudah buktikan kan kami pakai elektronik jadi mudah sekali dibuktikannya enggak ada. Sudah saya lihat dari tanggal 21-25 (November) enggak ada surat masuk itu," sambung dia.
Dituturkannya, warga Surabaya sudah menggelar do'a bersama dalam rangka memohon agar kasus penistaan Agama Islam yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hingga ke meja hijau. Do'a bersama kata dia digelar pada Minggu (27/11).
"Kemarin sudah berdoa hari Minggu dan saya kira sudah cukuplah," tandas Risma.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Baca SelengkapnyaAda Demo Buruh, Pengendara Hindari Jalan Gatot Soebroto Arah Slipi dan Kawasan Monas
Baca SelengkapnyaBawaslu meminta peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang stiker kampanye di fasilitas publik.
Baca SelengkapnyaGerakan Bebas Macet dan Polusi yang dilakukan dengan melarang pegawai Pemkot Surabaya naik motor ke kantor curi perhatian.
Baca SelengkapnyaKegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Baca SelengkapnyaSemua jalan baik arteri maupun tol depan Gedung DPR/MPR sudah ditutup sejak pukul 12.23 WIB.
Baca SelengkapnyaAksi tolak Rocky Gerung ramai di sejumlah daerah. Ini yang terjadi di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaMereka memastikan akan tetap bekerja seperti biasa, tidak mematikan aplikasi, agar penumpang tidak dirugikan.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaAksinya menjadi sorotan saat beraksi memberikan orasi di atas mobil.
Baca SelengkapnyaSaat ini, exit tol Cikarang dialihkan ke exit tol lain seperti Bekasi Barat maupun Cibitung.
Baca SelengkapnyaViral aturan orang dengan pakaian atau baju partai politik dilarang menggunakan Transjakarta.
Baca Selengkapnya