Risma Ungkap Masalah Bansos Bersumber dari Data Kemensos Tidak Sinkron

Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap akar masalah penyaluran bantuan sosial (bansos). Karut marut bansos bersumber dari data di setiap Direktorat Jendral (Ditjen) yang berbeda-beda.

Kesimpulan tersebut didapat Risma setelah mengumpulkan hasil audit yang dilaporkan oleh KPK, BPKP, dan BPK. Sehingga ditemukan data yang berbeda antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kemudian yang pertama saya lakukan adalah bagaimana menjadikan data itu menjadi satu dari masing-masing dirjen itu kita jadikan satu. Jadi awalnya data itu ada 4, DTKS sendiri kemudian data bantuan pangan non tunai (BPNT) atau yang warga mengenalnya sembako, kemudian ada data bantuan sosial tunai, kemudian ada data PKH," kata Risma saat webinar melalui chanel youtube KPK RI, Kamis (19/8).

Dari data yang dipaparkan Risma, terlihat data penerima dari masing-masing bantuan yakni DTKS terdapat 106.092.193, BPNT 19.494.255, BST 10.604.339, dan PKH 56.812.029 yang total seluruhnya berjumlah 193.002.816 jumlah penerima bansos.

"Kemudian setelah kita lakukan pembenahan, kalau di total dari empat item ada 193 juta sekian. Nah kemudian salah satu temuan dari KPK bahwa data itu ganda karena tidak padan dengan data kependudukan. Akhirnya kemudian kita padankan dengan data kependudukan," ucap Risma.

Usai dipadankan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan Nomor Induk Kependudukan, nama hingga alamat data tersebut berkurang menjadi 155.898.896 jumlah penerima bansos. Pengurangan itu terjadi, karena pada data sebelumnya ditemukan data ganda bagi para penerima bansos.

"Nah kita memetakan sesuai aturan ada yang memang boleh doubel, jadi PKH dengan BPNT itu boleh merangkap aturannya. Namun ada yang tidak boleh seperti BST itu tidak boleh doubel," ujarnya.

"Lain waktu ada yang ngomong Bu setelah Bu Risma jadi menteri kita tidak dapat bantuan. Kita cek dengan mudah sekarang, memang tidak dapat bantuan sebelumnya. Sekarang ini kita dengan mudah mengecek mengontrol. Seperti kejadian kemarin dia sampaikan tidak menerima bantuan padahal dia punya kartu kita cek dia, ternyata sudah menerima," lanjutnya.

Perbaikan Data Bansos Dilakukan Daerah

Lantas, Risma menjelaskan setelah dilakukan perbaikan data pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sepenuhnya menyerahkan perbaikan data penerima bansos, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

"Kita kembalikan kewenangan itu kepada daerah, dan kita minta diperbaiki oleh daerah," jelasnya.

Sehingga usai dilakukan perbaikan oleh masing-masing pemda dalam Januari-April 2021 dari hasil data sebanyak 155.898.896 penerima bansos terjadi pengurangan menjadi 138.425.347 penerima bansos. Data tersebut berdasarkan pengurangan data ganda sebanyak 21.000.156 dan 867.457 data yang tidak bisa diperbaiki, serta data tambahan usulan dari daerah sebesar 3.526.607 penerima baru.

Sementara untuk data perbaikan Mei sampai Juni 2021 yang diterima Kemensos bertambah menjadi 139.477.527 penerima bansos. Angka tersebut didapat berdasarkan evaluasi dari data ganda dan update pengajuan penerima baru dari setiap daerah.

"Jadi memang keaktifan dari daerah sangat menentukan terhadap kualitas data. Kita juga coba screening oh iya ini yang daerah-daerah elit, tidak berhak menerima. Jadi kita bisa screening sekarang," terangnya.