Rizal Ramli: Indonesia Jadi Raja Impor

Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi, Rizal Ramli, berbicara tentang ekonomi ala Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keberpihakan menjadi kunci yang membedakan antara tata kelolo ekonomi era Gus Dur dan Presiden sesudahnya.

"Gus Dur ingin kita berdaulat, ekonomi, politik dan ada keberpihakan. Jadi ekonomi itu bukan hanya soal itung-itungan, itu sih tukang. Tapi ekonomi yang penting berpihak kepada siapa dulu baru dicari itungan-itungannya. Itulah yang menjelaskan kenapa saya dengan Gus Dur menjadi sangat deket sekali," kata Rizal Ramli dalam diskusi di Rumah Makan Kertanegara Kota Malang, Kamis (31/1).

Semasa kepemimpinan Gus Dur, katanya, indikator perkembangan ekonomi mengalami kenaikan dari sebelumnya minus 3 menjadi 4,5 persen. Kesejahteraan rakyat juga meningkat, pangan stabil dan genie indeks paling rendah dalam sejarah Indonesia, yakni 0,3 persen.

Kondisi itu, kata Rizal, berbeda dengan pemerintahan saat ini yang banyak melakukan impor. Pemerintahan sekarang dinilai memiliki keberpihakan yang kurang jelas.

"Kalau hari ini, kurang jelas keberpihakannya. Kalau pidato memang Presiden Joko Widodo, kalau kampanye pingin kedaulatan pangan, setop impor ini, kurangi impor ini, dan lain-lain. Tapi empat tahun kemudian yang terjadi sebaliknya. Indonesia menjadi raja impor, nomor satu gula dan lain-lain. Dan itu merugikan petani," katanya.

Rizal menilai, hal itu terjadi karena tidak konsistennya antara cita-cita, strategi, kebijakan dan personalia. Sehingga yang terjadi inkonsistensi dan kurang berpihak kepada masyarakat kecil.

"Cita-cita ke kanan, maunya kedaulatan pangan, tetapi strateginya impor ugal-ugalan. Kebijakannya juga impor setiap saat, personalianya juga dipilih yang raja impor," tegasnya.

Dia berharao kondisi ini menjadi pelajaran untuk presiden terpilih yang akan datang. Agar pidato-pidato kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan lain sebagainya konsisten dengan faktanya.

"Karena capek juga kalau demokrasi modelnya kayak gini. Karena gampang sekali tidak menepati janji, gampang sekali berubah-ubah, itu bukan demokrasi. Itu bukan contoh demokrasi yang baik," ungkapnya.

Ekonomi ala Gus Dur sangat mungkin untuk diterapkan di pemerintahan yang akan datang. Jika memang dilakukan secara bersunguh-sunguh. (mdk/lia)