Rizieq Syihab: Siap Rekonsiliasi, Tapi Bebaskan Dulu Pendemo & Para Tokoh Kita

Merdeka.com - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab menyatakan siap untuk rekonsiliasi dengan pemerintah. Pihaknya membuka lebar pintu-pintu dialog dengan pihak pemerintah.

"Kita sudah tawarkan, kalau pemerintah mau duduk dengan habaib, para ulama kami siap 24 jam. Kapan? di mana? silakan, tentukan tempatnya, tentukan waktunya kami datang. Apa yang anda mau tahu pendapatan kami, kami sampaikan," kata Rizieq dalam sebuah video yang disiarkan secara langsung di kanal Youtube Front TV pada Rabu (11/11).

Namun, lanjut ulama FPI itu pihaknya meminta agar pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap ulama.

"Kita siap kapan saja, tapi setop dulu kriminalisasi ulamanya, setop dulu kriminalisasi aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik, kalau mau dialog, mau rekonsiliasi ahlanwasahlan kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan," tegas dia.

Rizieq juga meminta pemerintah untuk membebaskan sejumlah orang dari sel tahanan, misalnya seperti Abu Bakar Ba'asyir dan petinggi-petinggi KAMI.

"Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita, masih banyak ulama-ulama kita yang saat ini masih menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh, Habib Bahar bin Smith, Bebaskan Doktor Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat. Bebaskan buruh, mahasiswa, pendemo, pelajar yang masih memenuhi ruang tahanan. Tunjukkan niat baik," tuntut Rizieq.

Jika pemerintah sudah menunjukkan itikad baik, maka kata Rizieq pihaknya akan menyambut secara positif.

"Kedepannya ayo sama-sama kita berdialog Insya Allah," katanya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Hal tersebut menepis pernyataan beberapa pihak terkait negara tidak boleh mengkriminalisasi kedatangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

"Sebenarnya tidak ada lah istilah kriminalisasi ulama itu enggak ada. kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi," kata Moeldoko di kantornya.

Dia menilai pernyataannya kriminalisasi tersebut digunakan untuk membangun emosi. Sebab itu dia menegaskan pemerintah melindungi bangsa dan masyarakat.

"Jadi saya ingin katakan pada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya. Enggak ada negara semena-mena," ungkap Moeldoko.

Dia mengatakan negara memiliki aturan. Yaitu kata Moeldoko jika ada masyarakat yang bertindak salah maka harus menerima akibatnya yaitu dengan hukuman.

"Tapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement kalau enggak kacau balau kan, nah siapa yang kena law enforcement itu? ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Enggak, tidak ada itu. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang salah dan itu ada buktinya," ungkap Moeldoko.

Reporter: Yopi MakdoriSumber : Liputan6.com