RKUHP Pasal Penghinaan, Wamenkum HAM: Tak Dihapus, Dilarang Menghina Bukan Kritis

Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddward Sharif Omar Hiariej menegaskan, pihaknya tidak akan menghapus soal pasal krusial di RKHUP, salah satunya penghinaan terhadap presiden. Jika tidak setuju, dia mempersilakan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak akan kita hapus. Tidak akan. Intinya kita begini ya. Pasti tidak mungkin memuaskan semua pihak. Jadi kalau enggak setuju kan pintu MK terbuka lebar," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Menurutnya, publik harus membedakan penghinaan dan kritik. Dia berkata, tak ada ancaman pidana terhadap kritik pada presiden.

"Itu orang yang sesat berpikir dia tidak bisa bedakan antara kritik dan penghinaan. Yang dilarang itu penghinaan loh bukan kritik. Dibaca enggak bahwa kalau itu mengkritik enggak boleh dipidana. Kan ada di pasalnya. Jadi apa lagi?," ucap Eddy.

Selain itu, RKUHP tidak akan disahkan di masa sidang DPR ke-V Tahun 2021-2022 karena segera masuk masa reses. Sebab, RKUHP saat ini masih dalam perbaikan draf.

"Ada lima hal yang akan kami perbaiki dari draf RKUHP," kata Eddy.

Lima Poin Direvisi

Dia menjelaskan, poin pertama yang perlu direvisi seperti perbaikan dan penghapusan pasal. Pihaknya merevisi beberapa pasal berdasarkan masukan dari masyarakat.

Kedua, poin-poin pasal harus diubah karena ada dua pasal yang dihapus. Namun, Eddy tidak menjelaskan lebih lanjut soal 2 pasal yang dihapus itu.

"Terutama mengenai rujukan pasal karena ada 2 pasal yang dihapus. Otomatis kalau dihapus maka nomor pasal juga ikut berubah. Rujukan pasal ini harus berhati-hati. Contoh kalau kita gunakan dalam berargumentasi dari pasal sekian nomor sekian," ucapnya.

Poin ketiga adalah masih banyak salah ketik atau typo. Poin keempat, perlu menyinkronkan batang tubuh dan penjelasan. Kelima adalah perbaikan tentang persoalan sanksi pidana.

"Jadi sanksi pidana ini kita harus menyinkronkan supaya tidak ada disparitas," ucap dia.