Follow
Roda pemerintahan dikhawatirkan mandek usai Bupati Purbalingga Tasdi ditangkap KPK
Merdeka.com - Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi, dinilai perlu direspon cepat dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga Tasdi. Dikhawatirkan, kekosongan pucuk pimpinan di Pemkab Purbalingga, bakal berdampak pada stagnasi roda pemerintahan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga, Tongat meminta Pemkab Purbalingga segera menyiapkan langkah-langkah untuk menindaklanjuti kekosongan pimpinan daerah. Menurut dia, jika lambat melangkah dikhawatirkan akan berdampak pada terhambatnya gerak organisasi pemerintahan.
Jika nantinya status Bupati berkembang jadi tersangka, dia meminta pemerintah segera memproses pengisian kekosongan kepemimpinan dengan menempatkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Kenapa KPK OTT Bupati Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT ini, KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Mengapa Bupati Bengkulu Utara ditarik? “Upaya yang dilakukan Pasmpampers tersebut dilakukan karena Bupati Mian tanpa sengaja menghalangi pergerakan Ibu Negara Iriana yang sedang berjalan di belakangnya“ ujar Bey dilansir dari ANTARA pada Minggu (23/7).
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
"Jangan sampai pemerintahan mandek," kata Tongat, Selasa (5/6).
Ia juga menjelaskan, saat ini DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang ditargetkan rampung Juni 2018. Adanya kasus OTT ini, riskan pembahasan KUA-PPAS bakal molor sampai Agustus. Pengesahan KUA-PPAS secara administratif juga butuh teken dari Bupati.
"KUA-PPAS ini penting sebagai pedoman program pembangunan yang akan berjalan," ujarnya.
Bupati Purbalingga, Tasdi, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Purbalingga pada Senin (4/6). Selain itu ditangkap juga Kabag Lelang Pengadaan Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, dan ajudan bupati.
Di lingkungan Setda Purbalingga, KPK melakukan pemyegelan pada satu unit mobil dinas dan ruang kerja Bupati di Kantor Dinas Bupati Purbalingga.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ronny menyebut kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Sosok petahana Bupati Situbondo yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024 dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya
Tim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.
Baca Selengkapnya
KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca Selengkapnya
Kisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Masinton Pasaribu meradang saat menggelar rapat bersama KPU.
Baca Selengkapnya
Gugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya
PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca Selengkapnya
Hal ini berujung dicopotnya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.
Baca Selengkapnya
DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca Selengkapnya
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnya