Romahurmuziy Bebas, Bukti Peradilan Korupsi Setengah Hati
Merdeka.com - KPK mengajukan kasasi atas pemotongan vonis mantan Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) yang terbelit kasus suap jual beli jabatan pejabat Kakanwil Kemenag. Akibat pemotongan masa hukuman di Tingkat Pengadilan Tinggi, Rommy bebas Rabu (29/4) semalam.
Terkait hal tersebut, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola berharap, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan memperberat vonis mantan ketua umum PPP Romahurmuziy.
"Kami meminta MA juga berani menunjukkan keberpihakannya kepada publik dengan membatalkan putusan di PT dan memperberat vonis Rommy," ujar Alvin saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang dicopot dari jabatan Ketua MK? MKMK menyatakan Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
-
Kenapa Prabowo bisa menganulir capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
Menurutnya, pemotongan vonis Rommy dari 2 tahun hukuman penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan menjadi setengah hukuman, tidak mempertimbangkan political exposed person pada kasus korupsi suap.
"Dipotongnya hukuman Rommy, di PT Jakarta menegaskan bahwa lembaga pengadilan tidak mempertimbangkan figur Rommy yang berlatarbelakang politisi atau political exposed person. Dimana Rommy menjabat pimpinan partai politik sekaligus anggota DPR," kata Alvin.Padahal, lanjut dia, Indeks Persepsi Korupsi sudah menegaskan bahwa korupsi di sektor politik itu, jantungnya korupsi di Indonesia.
“Kalau penanganan korupsi politik masih setengah hati dan cenderung politis, korupsi tidak akan hilang," tambahnya.
Cabut Hak Politik Rommy
Lebih lanjut, Alvin mengatakan, pihaknya sudah sejak awal mengkritik vonis Pengadilan Tipikor yang sangat rendah terhadap Rommy. Oleh sebab itu, dia mendesak agar MA dan KPK juga mencabut hak politik Rommy.
"Yes dia kan figur politik ya, dan harus dipertimbangkan vonisnya juga meliputi pencabutan haknya untuk dipilih pada Pemilu pasca dia keluar. Sesuai putusan MK tahun 2019," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Romy yang merupakan terdakwa kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama dinyatakan bebas pada Rabu.
Rommy bebas setelah setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Romy di tingkat banding.
Berdasarkan putusan banding tersebut, masa penahanan Romy telah habis karena Romy telah ditahan sejak Maret 2019. KPK tengah mengajukan kasasi ke MA atas putusan banding tersebut.
Rommy terbukti menerima suap secara bertahap senilai Rp255 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.
Dia juga terbukti menerima uang dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi sebesar Rp50 juta.
Mantan Ketua Komisi IV DPR itu diminta memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya di lingkungan Kemenag.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Golkar Mantan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin sudah bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar dua tahun.
Baca SelengkapnyaGazalba dibebaskan dari rutan lantaran menerima vonis bebas dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Baca SelengkapnyaAzis divonis 3 tahun 6 bulan penjara pada Februari 2022 karena terbukti menyuap mantan penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis lepas Bupati nonaktif Mimika Eltinus Omaleng.
Baca SelengkapnyaKPK segera mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan vonis lepas tersebut.
Baca SelengkapnyaMA menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun penjara, sehingga Ronald Tannur pun batal bebas.
Baca SelengkapnyaMajelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 2,5 tahun penjara terhadap Sadikin Rusli.
Baca SelengkapnyaVonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK terhadap Hasbi Hasan yaitu 13 tahun dan 8 bulan penjara.
Baca SelengkapnyaKPK belum mengetahui alasan pasti hakim melepas Eltinus Omaleng.
Baca SelengkapnyaRomy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaMA menyatakan menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael dalam kasus kasus gratifikasi dan TPPU
Baca SelengkapnyaSebelumnya, hakim Pengadilan Tipikor PN Bandung memvonis bebas Gazalba lantaran dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana suap seperti dakwaan jaksa KPK.
Baca Selengkapnya