Romahurmuziy prihatin Ketua DPR Setya Novanto jadi tersangka e-KTP

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan sikap terkait status Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang menyandang status tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ketua Umum PPP Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy (Romi) mengatakan pergantian ketua DPR merupakan hak fraksi.

"Tentunya kami PPP menyampaikan keprihatinan atas sudah ditetapkannya ketua DPR sebagai tersangka. Tapi memang kalau kita mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku saat ini, hak ketua DPR dan ketua MPR ada pada masing-masing fraksi," kata Romi usai membuka acara Mukernas II PPP di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Selasa (19/7) malam.

Romi menyatakan pihaknya akan membahas pemikiran yang konstruktif dan produktif atas hal tersebut dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah terdekat.

Romi juga menjelaskan masyarakat yang tidak puas dengan keputusan itu dapat menyampaikan pendapat kepada Fraksi Partai Golkar. Nantinya, Fraksi akan bertindak sesuai dengan UU MD3.

"Jadi apabila ada di antara komponen masyarakat yang tidak puas, ingin melakukan perubahan, sarankanlah kepada fraksi," kata Romy.

Seperti diketahui, Setya Novanto telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek e-KTP, Senin (17/7).

Setnov disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, sebagai tersangka.

Nama Setnov muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp 574 miliar.

Setnov juga disebut mengarahkan perusahaan pemenang proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut. Dari keterangan sejumlah saksi di persidangan, ia disebut menjadi pemegang proyek e-KTP. Ia juga diduga orang dekat Andi Narogong.