Romi: Kegiatan HTI dinilai tak sejalan dengan NKRI dan Pancasila
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy mengaku prihatin dengan keputusan pemerintah yang telah resmi membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal tersebut dia sampaikan usai membuka Mukernas II Partai PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (19/7).
"Kami prihatin atas terjadinya pembubaran tersebut, dalam artian bahwa mereka ingin perjuangkan nilai kebaikan terutama nilai Islam, tetapi kami memahami bahwa keprihatinan tidak bisa terhindarkan. Karena memang apa yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang ormas," kata Romi kepada wartawan di lokasi.
Menurut Romi, dibubarkannya ormas HTI karena dianggap pemerintah tidak sejalan dengan nilai pancasila dan berusaha untuk mengubah Indonesia sebagai negeri khilafah. Oleh sebab itu, kata Romi, hal itulah yang membuat pemerintah resmi membubarkan HTI.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
-
Siapa yang menjawab pertanyaan soal kesiapan PDIP menjadi oposisi? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap terkait menjadi oposisi? Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu penghitungan resmi dari KPU sebelum menentukan kesiapan menjadi oposisi.
-
Apa tujuan PPPI? Para anggota didik akan dibina untuk menjadi pemimpin bangsanya demi mencapai negara yang berdaulat penuh.
"Kegiatan yang dilakukan HTI selama ini dinilai tidak sejalan dengan NKRI dan Pancasila. Masih viral di media sosial dan tersebar dimana-mana keinginan unik menjadikan khilafah itu terbentang dari Thailand sampai Australia juga inginkan dua dunia ini diperintah oleh satu khilaf, kemudian NKRI berganti juga inginnya mereka," imbuhnya .
"Ini kan yang meresahkan karenanya pemerintah membubarkan HTI, tentu akan menjadi pelajaran dan hikmah bagi aktivis di pergerakan lain. Ke depan kalau ingin mendirikan ormas, berserikat, berkumpul harus sejalan dengan Pancasila dan NKRI," sambung Romi.
Ketika ditanya apakah PPP sejalan dengan pemerintah atau tidak terhadap pembubaran HTI. Romi mengaku harus menghormati keputusan pemerintah akan hal tersebut.
"Kita tidak dalam mendukung atau tidak, itu hak pemerintah yang termaktub dalam perppu ormas yang baru diresmikan kemarin, kami yakin apa yang dilakukan pemerintah sudah berjalan sesuai perppu," pungkas Romi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca SelengkapnyaStabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaAksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.
Baca SelengkapnyaPDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya