Romi pastikan pengurus PPP yang didaftarkan di Kemenkum HAM lengkap
Merdeka.com - Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) memastikan, sebagai partai politik dengan susunan kepengurusan yang baru, pihaknya sudah terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami atas nama formatur muktamar kedelapan PPP mendaftarkan susunan pengurus DPP PPP dengan formasi yang lengkap," ujar Romi di kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/4).
Namun, Romi menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya hari ini hanyalah sebagai formalitas, karena sebenarnya pendaftaran yang dilakukan pihaknya sudah diajukan kepada pihak Kemenkum HAM sejak tanggal 15 April kemarin.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Bagaimana cara PPP agar lolos ke parlemen? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
-
Bagaimana PPP dukung Khofifah-Emil? Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di DPP PPP oleh, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Selain itu, Romi juga mengatakan bahwa sejumlah dokumen-dokumen resmi partai pun turut disertakan oleh pihaknya, dalam proses pendaftaran tersebut.
"Pendaftaran ini sudah kita sampaikan sejak tanggal 15 April yang lalu, sesuai dengan peraturan Menkum HAM nomor 27/2015 tentang tata cara pendaftaran partai politik. Mulai dari dokumentasi muktamar, notulensi, ketetapan, surat keterangan mahkamah partai yang menjelaskan muktamar ini tidak dalam sengketa, absensi, dan terakhir susunan pengurus DPP partai," ujarnya.
Ketika ditanya kapan SK mengenai susunan pengurus PPP yang baru ini akan diterbitkan oleh pihak Kemenkum HAM, Romi menyerahkan sepenuhnya wewenang tersebut kepada Menkum HAM Yasonna Laoly.
Namun, lanjut Romi, sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 2/2011 tentang parpol, Menkum HAM memiliki waktu tujuh hari untuk menerbitkan SK mengenai susunan pengurus, dan perubahan kepengurusan yang baru bagi partainya.
"Kalau kapan waktunya, tentu kita nggak tahu. Terserah menteri. Tapi sesuai Undang-undang, (Kemenkum HAM) punya waktu 7 hari. Sehingga, saya rasa keleluasaan ada pada beliau (Menkum HAM)," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gus Jazil yakin tidak ada Muktamar PKB lain yang bisa dianggap legal kecuali yang berlangsung di Bali 24-25 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaRomahurmuziy menganggap Koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar
Baca SelengkapnyaBeberapa kali Mahfud juga telah menemui Mardiono. Pertemuan tersebut merupakan komunikasi politik antara PPP dengan Mahfud.
Baca SelengkapnyaRapimnas ini merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaRomy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaHal itu, disampaikan Rommy saat berbincang dengan Ganjar di sela-sela menghadiri pernikahan keponakan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Baca SelengkapnyaPPP bakal menjadwalkan muktamar lebih awal dari Waktu yang ditentukan
Baca SelengkapnyaPernyataan DPW PPP Jawa Timur hanya baru berupa usulan bukan sikap resmi dari DPP PPP.
Baca Selengkapnya