Rp 40 miliar digelontorkan atasi banjir di perbatasan Bandung-Cimahi

Merdeka.com - Masalah banjir yang melanda di tapal batas Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi menjadi perhatian serius pemerintah. Dana sebesar Rp 40,1 miliar digelontorkan untuk mengatasi banjir yang ada di kawasan Melong tersebut.

Alokasi dana itu akan diambil dari APBN 2017 milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa mengaku, telah melakukan rapat teknis dengan beberapa pihak bersama BBWS Citarum, Pemkot Cimahi dan PSDA serta Bina Marga.

"Akhirnya disepakati anggaran seluruhnya dari BBWS," kata Iwa, di Bandung Sabtu (9/4).

Pemerintah nantinya akan merehabilitasi Sungai Cilember dan Cibeureum masing-masing Rp 15 miliar. Lalu penyediaan sumber air baku dan kolam retensi sebesar Rp 5 miliar yang seluruhnya dipenuhi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Dirjen PSDA.

Dia meminta, Pemkot Cimahi juga bisa mengalokasikan anggaran mengatasi masalah banjir pada APBD perubahan 2016.

"Cimahi harus membantu agar daerah di sempadan sungai tidak dilakukan pembangunan oleh perumahan," ujarnya.

Iwa memastikan pada awal 2017 pekerjaan fisik sudah bisa dilakukan dan banjir di sebagian Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Cimahi yang terlintasi sungai Cilember bisa teratasi.

Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tochija mengungkapkan, banjir di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan sudah sering terjadi. Pihaknya mengaku tidak sanggup mengatasi banjir tersebut karena bersinggungan dengan wilayah lain.

"Dari kota tidak mampu menyelesaikan. Karena jalur air berhubungan dengan Kabupaten Bandung. Sungainya terjadi penyempitan. Kalau dibuka malah banjir ke Kabupaten Bandung," ungkap Atty.

Hasil pemetaan, akibat banjir ini menghantam lebih dari 10 wilayah yang masuk tiga daerah tersebut. Banjir terjadi karena kapasitas sungai di wilayah pemukiman mengalami penyempitan saluran, sedimentasi serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan optimalisasi saluran yang terganggu sampah.

Selain itu di sepanjang DAS Cilember juga banyak terjadi alih fungsi lahan, berkurangnya wilayah serapan. Karena itu rapat juga memutuskan harus ada sejumlah langkah solusi di lapangan terutama perlu adanya pembebasan lahan untuk sempadan sungai kiri kanan 5 meter sepanjang jalan Mahar Martanegara hingga Amir Machmud.

Dalam hal ini memfungsikan kembali jalur sungai Cilember adalah hal mutlak. BBWS sendiri tahun ini akan mengkaji ulang details engineering design (DED) Sungai Cilember bersama pihak terkait.

"Sekarang itu sedimentasi karena sungai terus menyempit artinya harus ada pengerukan," tambah Iwa.