RSUD Depok Kini Hanya Terima Pasien Covid-19

Merdeka.com - Pemerintah Kota Depok memiliki sejumlah skenario dalam mengatasi Covid-19. Pendekatan dilakukan yaitu dengan menindaklanjuti surat dari Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan satu rumah sakit yang didedikasikan untuk Covid-19.

"Kita sudah tindaklanjuti. RSUD Depok saat ini tidak menerima lagi pasien dirawat non-covid. Jadi saat ini RSUD perawatannya didedikasikan untuk Covid-19," kata Jubir Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, Jumat (16/7).

Kemudian pendekatan lainnya untuk meningkatkan ketersediaan bed di rumah sakit, pihaknya juga sudah menambah kapasitas bed di rumah sakit itu selama satu bulan lebih dari 200 bed. Namun kata Dadang, bed occupancy rate (BOR) tidak otomatis turun. Karena untuk permintaan bed ruang perawatan sangat tinggi.

"Baik oleh warga Depok maupun oleh warga luar Depok," tukasnya.

Saat ini di Jabodetabek, warga Depok ada yang dirawat di rumah sakit Depok dan Jabodetabek lainnya. Berdasarkan data, kata Dadang warga Depok yang dirawat di RS yang ada di Depok kurang lebih 35 persen. "Tetapi banyak juga warga Depok yang dirawat di luar Depok," ungkapnya.

Menanggapi soal pembuatan RS Lapangan/ RS Darurat, menurut Dadang syaratnya tidaklah mudah. Saat ini salah satunya, misalkan harus ada RS pengampu. Sedangkan RS yang ada saat ini untuk manajemen di dalam rumah sakitnya sedang bahu-membahu menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi.

"Jadi akan sangat berat, di samping syarat-syarat RS Lapangan/RS Darurat sangat berat. Kementerian Kesehatan kami berharap saat ini silakan mengasistensi daerah-daerah. Misalnya, banyak tempat fasilitas negara dalam hal ini kalau di Depok misalnya ada fasilitas Kemendikbud di Bojongsari, silakan diasistensi. Kami dari dulu, ya, mengakses tempat isolasi OTG itu sulit. Untuk tempat-tempat pelatihan yang ada di Bojongsari. Kami mudah berkoordinasi alhamdulillah dengan Universitas Indonesia selama ini," akunya.

Selain kendala RS Pengampu, kendala lain adalah sarana dan prasarana (sarpras) serta sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Kondisi ini tidak terjadi di Jabodetabek.

"SDM yang saat ini sangat terbatas tidak hanya di Depok tetapi seJabodetabek. Untuk SDM itu mengalami kesulitan. Kita menambah bed di RS, kita harus merekrut lagi SDM-SDM tenaga kesehatan. Jadi persoalan SDM juga menjadi persoalan utama," ungkapnya.

Dadang menjelaskan, untuk menambah kapasitas tempat tidur harus juga disesuaikan dengan sejumlah perhitungan. Setiap penambahan bed di RS, maka harus dilakukan asesmen secara internal SDM yang dibutuhkan, baik tenaga dokter maupun perawat. Misalnya RSUD melakukan rekrutmen tenaga dokter dan RSUD.

"Nah itu diperlukan waktu yang cukup lama. Asesmen dilakukan internal oleh masing-masing RS. Ketika RSUD mau membuka 50 bed, SDM yang diperlukan bisa diukur. Contoh kami membuka Makara UI 2 untuk OTG saja kami butuh 6 dokter, 16 perawat, belum tenaga laundry, keamanan dan lainnya. Yang lain masih mudah, tapi untuk nakes memang mengalami kesulitan," pungkasnya.