'Ruang Kumpulkan Dana Politik 2024 Hasil Korupsi Besar Jika Pencegahan Lemah'
Merdeka.com - Pegiat Antikorupsi Febri Diansyah mengamati momen politik di tahun 2024 harus diwaspadai terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemilu 2024 menjadi hajatan besar demokrasi karena menggabungkan pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah dalam tahun yang sama.
"Dihubungkan teori, konsep dan kasus yang terjadi tentang kebutuhan dana politik yang besar, dari mana politikus bisa mendapatkan dana? apakah dari kekayaan mereka? kekayaan mereka hampir tidak mungkin, di sini lah kalau pemberantasan korupsi tidak kuat, maka ruang untuk mengumpulkan dana politik (dari hasil korupsi) itu bisa jadi lebih besar," kata Febri dalam akun Instagram pribadinya @febridiansyah.id, seperti dikutip Liputan6.com, Sabtu (5/6/2021).
Eks Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku tidak bisa membayangkan, bagaimana jalannya sebuah kepemimpinan di tangan aktor poltik yang didanai dengan cara kotor.
-
Siapa yang diusung PKS untuk Pilgub Jakarta 2024? 'Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024,' kata Syaikhu.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang didukung oleh PKB untuk Pilgub Jakarta 2024? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Pemimpin politk kita didukung oleh pendanaan politk yang kotor karena pemberantasan tak berjalan maksimal, tidak bisa dibayangkan," kritik dia.
Febri meyakini pada akhirnya KPK semakin dilemahkan dan tidak lagi independen dalam menjalankan tugasnya, maka sudah pasti menguntungkan para pelaku korupsi.
"Karena kalau kita bicara korupsi kita bicara soal kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri dan pedanaan politik itu," Febri menandasi.
Reporter: M Radityo
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMerespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaJazilul meminta PPATK untuk berkomitmen mengusut dugaan ini dengan tuntas.
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca Selengkapnya