Ruhut: Kalau ingin perkuat KPK, tambah pasal tembak mati koruptor

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mempertanyakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Di hadapan Menkum HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, Ruhut tegaskan kalau mau direvisi, sekalian harus ditambah hukuman mati bagi koruptor.

"Tolong kasih aku jelaskan kepada rakyat, revisi itu di mana memperkuat KPK? Kalau memperkuat KPK, direvisi kita tambah koruptor ditembak mati, itu baru memperkuat," tegas Ruhut dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkum HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).

Ruhut menilai desakan revisi ini justru dari pemerintah. "Kalau sadap, SP3 dan inilah apalah, itu memperlemah," tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan bahwa partainya melalui fraksi di DPR menolak ‎revisi UU KPK. ‎Sebab menurutnya ada banyak bagian yang justru melemahkan KPK.

"Saya sendiri belum melihat draf itu, sikap fraksi kita tetap menolak karena dapat melemahkan KPK," kata Fadli.

Beberapa di antaranya unsur melemahkan tersebut, menurut Wakil Ketua DPR ini ialah penanaman dewan pengawas KPK. Hal tersebut akan membuat eksekusi prosedur KPK berjalan lambat.

"Jangan kewenangan-kewenangan diambil alih oleh Dewan Pengawas yang nanti akan melemahkan KPK. Penolakan itu kan harus ada rasional, sikap politik dari fraksi Partai Gerindra. Kalaupun harus diputuskan kita minta voting," tuturnya.

Ditemui secara terpisah, Ketua DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai ada yang aneh dengan kesepakatan akan membatasi prosedur penyadapan KPK. Menurutnya alur tersebut semakin dibuat rumit.

‎"Ini kan arus kita lihat secara detail. Apakah ini membatasi ruang gerak atau tidak. Harus persetujuan misalnya dari pengadilan. Atau dari pengawas. Kalau membatasi gerak, padahal KPK perlu bergerak dengan lincah," kata Desmond.