Ruki mau curhat kasus BG, Jokowi bilang itu urusan penegak hukum

Merdeka.com - Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki mengaku sempat membahas kelanjutan kasus dugaan Korupsi Komjen Polisi Budi Gunawan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, kata Ruki, Jokowi hanya mengatakan silakan proses tersebut dibahas kepada penegak hukum yang bersangkutan.

"Saya sampaikan juga kepada Presiden (soal kelanjutan Kasus BG). Beliau (Presiden) mengatakan itu adalah urusan penegakan hukum," ujar Ruki usai di Ruang Credential, di Istana Merdeka, Jumat (27/2).

Menurut Ruki, Presiden mengatakan seperti itu lantaran tidak ingin mengintervensi permasalahan teknis kasus-kasus baik yang berada di KPK maupun Polri. Alhasil, KPK pun akan berkoordinasi dengan Polri untuk menindaklanjuti kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka atas dugaan kepemilikan rekening gendut.

"Urusan KPK, Polri, Kejaksaan, beliau tidak mau intervensi hal seperti itu. Kami tetap bicarakan dengan penegak hukum lainnya apa yang harus dilakukan bersama atas kasus ini," kata Ruki.

Komjen Pol Budi Gunawan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya oleh KPK ke Pengadilan Jakarta Selatan. Gugatan Praperadilan Budi dimenangkan dengan putusan PN Jaksel bahwa jabatan Budi sebagai lemdikpol bukan merupakan unsur pejabat negara.

Atas putusan itu, KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun ditolak. Kemudian, KPK juga mengirim surat ke MA terkait hal ini, namun belum direspon.