Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ruki tegaskan KPK tak campuri proses hukum Bambang-Samad

Ruki tegaskan KPK tak campuri proses hukum Bambang-Samad Jokowi lantik ketua KPK. ©Setpres RI/Cahyo

Merdeka.com - Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurrahman Ruki, mengaku tidak ingin mencampuri proses hukum melilit dua pimpinan KPK non-aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebab menurut dia, hal itu sudah berada di tangan polisi.

"Penegakan hukumnya kita tidak akan cawe-cawe karena itu ranah kepolisian," kata Ruki dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/2).

Namun, Ruki menyatakan pihaknya siap memberi bantuan hukum buat Bambang dan Samad. Tetapi dengan syarat harus atas persetujuan kedua orang itu.

"Kalau beliau menghendaki akan kita bantu, karena mereka kan pegawai kita. Kita siap membantu asal mereka menghendaki," ujar Ruki.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Soal SYL Minta Perlindungan LPSK: Diharapkan Bukan Modus Hambat Penanganan Perkara
KPK Soal SYL Minta Perlindungan LPSK: Diharapkan Bukan Modus Hambat Penanganan Perkara

KPK akan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum berlaku.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK Bela Rossa Purbo yang Dilaporkan ke Dewas Buntut Periksa Hasto: Geledah hingga Penyitaan Kewenangannya
Eks Penyidik KPK Bela Rossa Purbo yang Dilaporkan ke Dewas Buntut Periksa Hasto: Geledah hingga Penyitaan Kewenangannya

Tidak perlu ada pergantian penyidik KPK karena tindakan Rossa yang sesuai prosedur tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Baca Selengkapnya
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap
Kejagung Jawab Pimpinan KPK: Jika Ada Menengarai Tutup Pintu Koordinasi dan Supervisi Sebaiknya Diungkap

Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Baca Selengkapnya