Rumah dinas akan dieksekusi, warga legiun veteran siap melawan Kodam

Merdeka.com - Keluarga legiun veteran, para warakawuri dan putra putrinya yang tergabung dalam Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPRN) Sulsel mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Makassar di Jalan Kartini, Selasa, (2/12). Mereka berunjuk rasa untuk menggugah pihak PN Makassar untuk tidak melakukan eksekusi rumahnya di Jalan Buntu Torpedo dan jl Mappanyukki yang oleh Kodam VII/Wirabuana menyebutnya Rumah Dinas (Rumdis).

Rencananya, Rumdis dieksekusi Kamis besok, (3/12) oleh PN Makassar sesuai surat yang diterima FKPRN. Pihak PN Makassar sendiri akan mengeksekusi sejumlah rumah di dua lokasi itu setelah Kodam VII/Wirabuana memenangkan gugatan baliknya terhadap penggugat atas Kodam VII/Wirabuana beberapa waktu lalu.

"Eksekusi ini adalah putusan gugatan balik Kodam VII/Wirabuana terhadap pihak-pihak yang menggugat beberapa waktu lalu. Jika dikatakan kemenangan di pengadilan karena ada transaksi bayaran, kami tidak tahu itu," kata Humas PN Makassar Muhammad Damis.

Disebutkan, yang akan dieksekusi itu sebanyak 18 rumah. Masing-masing enam rumah di kompleks perumahan dinas di Jalan Buntu Torpedo dan 12 rumah di Jalan Mappanyukki. "Di luar itu, tidak akan dieksekusi olehnya diharap bersikap tenang karena rumahnya tidak jadi objek eksekusi," ujar Muhammad Damis.

Sementara ketua FKPN Letkol purnawirawan Gultom mengatakan, dasar perlawanan mereka jelas. Olehnya mereka kompak menghadang rencana eksekusi rumah tersebut. Ada sebanyak 1.250 Kepala Keluarga (KK) veteran yang berdiam di beberapa lokasi sudah bertanda tangan untuk saling membantu untuk melawan rencana eksekusi tersebut.

Menurutnya, rumah yang mereka tempati adalah rumah negara bukan rumah dinas sehingga pihak Kodam VII/Wirabuana tidak berhak mengklaim bahwa itu aset mereka. Kodam VII tidak berhak untuk mengusir keluarga veteran dari rumah yang dibangun dan didiami sejak puluhan tahun silam.

"Kami lebih baik mati tertembak dari pada mati terhina. Kami tidak akan mundur setapak pun dari perlawanan ini jadi jangan coba-coba ganggu, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Olehnya kepada bapak hakim, kami mohon untuk mempertimbangkan aspirasi kami ini, selamatkan kami dari kesengsaraan," kata Letkol purnawirawan Gultom.

Menanggapi hal ini, Muhammad Damis menegaskan permohonan tersebut akan disampaikan ke ketua PN Makassar karena yang menentukan jadi dieksekusi atau tidak hanyalah ketua PN.