Rumah purnawirawan prajurit Operasi Seroja bakal digusur Kodam Jaya
Merdeka.com - Kodam Jaya berencana membongkar perumahan Zeni di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang dihuni purnawirawan TNI Angkatan Darat. Perumahan tersebut saat ini dihuni sekitar 200 keluarga purnawirawan bekas pasukan elit.
Mayjen (Purn) TNI Syamsudin menjelaskan, adapun purnawirawan di wilayahnya dihuni pensiunan TNI AD bekas operasi Timor-Timor, operasi Seroja, operasi sandera pesawat dan operasi Papua. Meski begitu, warga perumahan Zeni sudah mendapatkan surat peringatan dua kali dari pihak Kodam Jaya.
Warga, kata dia, diminta untuk meninggalkan rumahnya yang sudah dihuni sejak puluhan tahun. Pihaknya menganggap pembongkaran itu aneh.
-
Kenapa Karang Taruna buat surat pemberitahuan? Sehubungan dengan kegiatan yang akan kami selenggarakan tersebut, maka kami atas nama pemuda – pemudi Karang Taruna Bakti Jaya Kelurahan Matahari Terbit, memberitahukan sekaligus meminta izin kepada Bapak Lurah Kelurahan Matahari Terbit mengenai kegiatan acara pentas seni yang akan kami selenggarakan ini.
-
Apa tujuan dari peringatan ini? Tujuan pertama dari peringatan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menghormati hak hidup setiap manusia.
-
Kapan Komnas HAM kirim surat ke Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang menginformasikan kejadian tersebut? Dari informasi yang dibagikan oleh sang adik, Olivia Zalianty, Marcella mengalami kejadian tidak menyenangkan ketika sedang menjalani latihan untuk pementasan Malahayati.
-
Kapan kegiatan sosialisasi mitigasi bencana di Dukuh Nusupan dilakukan? Acara itu diadakan pada Minggu, 27 Agustus 2023 pukul 10.00 dan diikuti 30 masyarakat usia produktif terdampak banjir.
-
Siapa yang mengimbau masyarakat untuk waspada? Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman dalam mengenali ciri-ciri uang mutilasi untuk menghindari uang rupiah yang dirusak secara sengaja tersebut.
"Padahal dalam dokumen kami, di sini tidak ada tanah Kodam Jaya. Pangdam Jaya Mayjen Teddy pun pernah ngomong sendiri tanah ini bukan aset TNI AD," kata Syamsudi di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (26/10).
Meski bukan tanah aset TNI AD, kata dia, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksamana diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Mulyono untuk mengamankan tanah-tanah milik TNI AD, termasuk perumahan Zeni, Mampang Prapatan. Padahal rumah yang dihuninya adalah proyek Ganefo pada tahun 1959 lalu.
"Sayang dokumen tanah kami hilang karena banjir besar tahun 1980-an, kami sesalkan pertemuan Ahok, kami tanya Kodam Jaya buktinya apa tapi dipotong oleh badan pertanahan. Mereka bilang ini tanah negara bukan untuk masyarakat. Dua surat dari Kelurahan leter C dokumen tanah ini girik," kata dia.
Rumah dirinya juga bakal digusur oleh Kodam Jaya, meski pernah bertugas bersama Letjen Sutiyoso selama berseragam Kopassus.
"Coba lihat saya sudah 70 tahun tinggal disini, tidak ada uang sewa menyewa. Yang tinggal di sini bekas veteran Kemerdekaan, operasi militer yang dulu siap mati untuk negara, tapi kok mau digusur," kata mantan Pangdam Banjarmasin ini.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
komplek Visalia merupakan salah satu perumahan warga yang terdampak akibat ledakan gudang amunisi TNI
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli tidak merinci berapa rata-rata biaya ganti rugi yang dikeluarkan TNI.
Baca SelengkapnyaPlafon Rumah Warga Bekasi Jebol Akibat Ledakan Gudang Amunisi di Bogor, Langsung Diperbaiki TNI
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar segera menyelesaikan masalah tersebut.
Baca SelengkapnyaDugaan prajurit TNI menyerang Polres Jayawijaya itu ditangani Kodam XVII/Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaKebakaran Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdampak pada pemukiman warga sekitar.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Bogor memiliki waktu 14 hari melakukan asesmen rumah warga yang rusak.
Baca SelengkapnyaPengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda melakukan eksekusi rumah Guruh Soekarnoputra.
Baca SelengkapnyaInsiden itu mengakibatkan masyarakat tinggal di dekat wilayah kejadian meninggalkan hunian sementara waktu.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Panglima TNI belum dapat merinci berapa banyak rumah warga yang terdampak insiden tersebut.
Baca SelengkapnyaRumah itu disita setelah Guruh setelah kalah sengketa di pengadilan.
Baca SelengkapnyaFasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya