Rupiah melemah, Jokowi diminta perhatikan buruh & petani
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan, sejumlah ancaman masalah ekonomi yang berpeluang muncul dalam satu tahun ke depan. Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK perlu mengambil kebijakan-kebijakan jangka pendek, konkret, dan praktis, namun langsung efektif memperkuat daya beli masyarakat.
"Ada ancaman potensi stagnasi pertumbuhan, pelemahan Rupiah, kenaikan inflasi, dan pelemahan daya beli, sebab itu, kami usulkan beberapa hal penting ke Bapak Presiden dan tim ekonomi beliau serta Bank Indonesia," kata Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/7).
Kebijakan itu, dia mencontohkan, menaikkan pendapatan para petani, terutama petani beras. "Kami usul Bulog beli gabah kering petani dengan harga Rp 3.700/kg. Jika ini dinaikkan Rp 1000-1.500/kg maka akan sangat membantu daya beli para petani beras," jelasnya.
-
Apa tujuan kenaikan UMP Jakarta? Tujuan Kenaikan UMP Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa tujuan dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah untuk menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
-
UMP Jabar itu apa? UMP, atau Upah Minimum Provinsi, merupakan batasan minimum gaji yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerja di wilayah provinsi tertentu.
-
Kapan UMP Jakarta 2025 diterapkan? Peraturan mengenai UMP Jakarta 2025 akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Bagaimana UMKK bisa menguasai kekuatan ekonomi Indonesia? Bergabung di Katalog Elektronik itu menguntungkan karena pasarnya sangat besar.
-
Bagaimana cara penetapan UMP Jakarta? Selain itu, penetapan UMP DKI Jakarta 2025 juga telah melalui rapat bersama dengan berbagai pihak terkait dan Dewan Pengupahan Daerah pada tanggal 9-10 Desember 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
Rizal mengatakan, peningkatan pendapatan masyarakat ini penting untuk mengantisipasi dampak amukan dolar atas Rupiah, yang tentu membuat harga barang impor akan naik tajam. Sebab ketergantungan pasar domestik kepada produk-produk impor sangat tinggi. Tingginya ancaman kenaikan harga barang ini mesti dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan.
"Utamanya kalangan buruh, petani, dan lapisan bawah tadi," ujarnya.
Dia menjelaskan, selain menaikkan pendapatan para petani, Presiden juga perlu menetapkan dan menaikkan Upah Minimum Nasional (UMN). Akibatnya, terjadi disparitas pendapatan buruh antar daerah. Pendapatan terendah yakni Yogyakarta sebesar Rp 1,4 juta/bulan dan yang tertinggi di Karawang, Jawa Barat sebesar Rp 4,7 juta per bulan.
"Rasio adalah sekitar satu banding tiga (1:3). Sebaiknya, maksimum hanya 1:2," jelas Rizal.
Mengatasi disparitas itu, pemerintah sebaiknya mengeluarkan UMN, yang saat ini belum ada di Indonesia. Dia mengatakan, UMN dapat menjadi senjata pamungkas Presiden untuk mengangkat upah buruh secara nasional.
"Mantan Presiden Obama pernah menaikkan UMN beberapa kali dari USD 5/jam menjadi USD 7/jam dan terakhir menjadi USD 9/hari," usul Rizal.
PSI optimistis, bila pemerintah mampu mendorong daya beli dan konsumsi, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,4-5,8 persen tidak terlalu sulit untuk tercapai. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memaparkan kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2019 kepada dewan perwakilan rakyat (DPR). Pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4-5,8 persen. Sedangkan inflasi, pemerintah menargetkan pada kisaran 2,5 hingga 4,5 persen. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan ini muncul setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk saran dari Menteri Tenaga Kerja dan diskusi mendalam dengan serikat buruh.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaDia sering menyampaikan kepada pengusaha maupun investor domestik maupun luar negeri, bahwa saat ini bukan lagi eranya biaya UMR murah.
Baca SelengkapnyaJokowi sempat mengakui bahwa dia cemas melihat kurs atau nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di atas Rp16.000.
Baca SelengkapnyaUpah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2025 mengalami kenaikan 6,5 persen menjadi Rp2.191.238.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jawa Tengah telah memutuskan untuk menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5%, sehingga menjadi Rp2.169.349.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dipanggil Kepala Negara di tengah kursi Rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp16.420 per USD.
Baca SelengkapnyaShinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal mengimbau para bacapres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah.
Baca SelengkapnyaKelompok buruh terus mendesak agar upah minimum provinsi atau UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen.
Baca Selengkapnya