Rupiah melemah, Wakil Ketua DPR salahkan Sofyan Djalil
Merdeka.com - Bank Indonesia menyatakan meningkatnya nilai tukar Dolar Amerika Serikat membuat Rupiah semakin melemah. Pada Kamis (12/3) pekan lalu, nilai tukar rupiah mencapai Rp 13.176 per Dolar AS.
Karena melemahnya Rupiah sudah dipastikan harga-harga produk di Indonesia akan ikut melambung. Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, menyatakan melemahnya Rupiah dan melambungnya harga-harga barang di Indonesia merupakan kesalahan Menteri Perekonomian, Sofyan Djalil. Dia meragukan kinerja Sofyan Djalil yang hanya blusukan tanpa pengawasan ketat.
"Blusukan bukan bagian kerja tapi pengawasan. Selama ini Menko Perekonomian hanya blusukan. Produk Kemenko Perekonomian satu pintu bukan program baru karena itu sudah lama di zaman SBY," kata Agus di Gedung DPR RI, Selasa (17/3).
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Apa dampak pelemahan Rupiah terhadap harga kedelai? Harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Agus menganggap Sofyan tidak memiliki kemampuan buat menstabilkan harga produk di Indonesia. "Kemenko Perekonomian tidak punya kapabilitas tinggi untuk menstabilkan harga. Dia enteng menjawab karena faktor eksternal dan internal. Baru belakangan ini saja kerja," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, Agus mengaku pesimis Rupiah segera menguat dan perekonomian Indonesia kembali membaik. Menurutnya, kementerian terkait tidak serius dalam menanggapi hal ini.
"Para Menteri Ekonomi Jokowi seperti tidak memiliki kapabilitas untuk memperbaiki ekonomi. Kita turun drastis tapi kementerian santai-santai saja," lanjut Agus.
Meski begitu, Agus menyerahkan sepenuhnya soal pergantian pergantian para menteri di Kabinet Kerja ke Presiden Joko Widodo. Menurut dia DPR hanya akan mengawasi kinerja para menteri tersebut.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani dipanggil Kepala Negara di tengah kursi Rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp16.420 per USD.
Baca SelengkapnyaSebab inflasi rendah tidak bisa diartikan sebagai terkendalinya harga kebutuhan pokok rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR mencermati dinamika dan dampak dari konflik geopolitik
Baca SelengkapnyaPasca serangan Iran ke Israel nilai tukar rupiah terus melemah, namun Ekonom BCA mengungkap fakta lain penyebab mata uang garuda anjlok.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut grafik transaksi kurs Indonesia dalam jangka panjang cenderung melemah.
Baca SelengkapnyaMenyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca SelengkapnyaKinerja Rupiah yang masih baik tersebut didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan surplus neraca perdagangan barang.
Baca SelengkapnyaSaid mencontohkan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus melemah.
Baca SelengkapnyaPelemahan Rupiah terhadap mata uang Negara Paman Sam hanya 2,34 persen.
Baca SelengkapnyaPada Jumat (8/9), nilai tukar rupiah berada di level Rp 15.327 per USD.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diperparah dengan langkah Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed yang diperkirakan akan kembali menahan suku bunga untuk memperkuat ekonomi AS.
Baca SelengkapnyaDari sisi internal, pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi gejolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya