Revisi UU KPK Disahkan, MAKI Khawatir Skandal Bank Century akan SP3
Merdeka.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mendapat kejelasan kasus Bank Century. Menurut MAKI masih banyak potensial tersangka yang masih berpotensi dan belum diungkap KPK hingga saat ini, seperti Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, termasuk Mantan Wakil Presiden Boediono.
"KPK baru tetapkan terpidana Pak Budi Mulya itu, tapi kami melihat ada beberapa nama lain berpotensi tersangka, termasuk Pak Boediono dan kawan-kawan," kata Deputi MAKI, Komariyono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Komariyono beralasan, desakan dilakukannya berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dana talangan Bank Century pada April 2018. Ihwal tak ada titik terang, karenanya MAKI kembali gugat KPK.
-
Kapan KKN Uniga tahun ini dimulai? Kegiatan KKN Uniga sendiri sudah dimulai sejak 25 Juli kemarin, dan akan berakhir pada 26 Agustus mendatang.
-
Kapan Kemenkumham melakukan refleksi akhir tahun? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan refleksi akhir tahun 2023, Kamis (14/12/2023) di Hotel Borobudur Jakarta.
-
Kapan kerja sama KPK-Polri ditandatangani? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Ini sudah 1,5 tahun kalau dihitung, setengah tahun lagi kedaluwarsa kalau RUU KPK disahkan bisa SP3," tegas Komariyono.
Namun sebaliknya, Biro Hukum KPK, Firman Kusbiantoro menampik kalau lembaganya tak menindaklanjuti putusan hakim. Menurutnya penyidik komisi antirasuah saat ini masih mendalami hal terkait.
"Karena ini kan perkara yang cukup besar, kita butuh ketelitian dan kehati-hatian tersendiri dan harus cermat, kita tetap berpatokan bahwa kita mencari bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penyelidikan ini," jelas Firman di lokasi yang sama.
Firman juga menegaskan, KPK tidak pernah berhenti memanggil saksi untuk memberi keterangan kasus terkait. Tercatat saat ini sudah lebih dari 30 orang dipanggil KPK untuk pendalaman kasus ini, di antaranya mantan Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Reporter: Muhammad Radityo
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MAKI sebelumnya mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait masa jabatan pimpinan KPK yang telah diubah menjadi 5 tahun.
Baca SelengkapnyaPKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca SelengkapnyaJabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaTiti menegaskan bahwa putusan MK tidak boleh disimpangi oleh semua pihak.
Baca SelengkapnyaRevisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, seluruh kasus besar yang belum rampung sudah sepatutnya diselesaikan.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo menyeret nama Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat berharap keadilan dapat ditegakkan.
Baca SelengkapnyaPadahal kasus tersebut sudah hampir satu tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak ada kejelasan perihal berkas perkaranya.
Baca SelengkapnyaNovel Bersama mantan penyidik KPK lain yang tergabung dalam IM57+ Institute semula Ingin mengikuti seleksi sebagai pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.
Baca Selengkapnya