Saat aksi 2 Desember dipuji dan parade 4 Desember dikritik

Merdeka.com - Satu pekan kemarin, ada dua aksi pengerahan massa di Ibu Kota. Pertama, Aksi Bela Islam jilid III yang berlangsung di Monas, Jumat (2/12), lalu kedua parade "Kita Indonesia" yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (4/12).

Masing-masing aksi membawa isu yang berbeda. Namun sesungguhnya memiliki kaitan. Aksi Bela Islam jilid III membawa isu soal penuntasan kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sementara, aksi "Kita Indonesia" membawa isu kebhinekaan ata keberagaman menjadi ciri khas Indonesia. Namun, dari dua aksi tersebut ada yang dipuji tapi ada juga yang justru dikritik. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono memuji 2 Desember 2016.

Dia sangat mengapresiasi peserta aksi doa bersama 2 Desember karena tidak merusak fasilitas di Ibu Kota Jakarta.

"Pasca aksi 411 ada 6.600 tanaman yang rusak dan 6 pagar jebol. Kemudian aksi 212 kemarin itu taman hampir tidak ada yang rusak. Sangat luar biasa ibaratkan satu ranting pun tidak ada yang patah," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/12).

Aksi Damai 212 ©2016 merdeka.com/arie basuki

Menurutnya, sampai saat ini tidak ada laporan dari Kantor Pengelola Kawasan Monas tentang adanya tanaman yang rusak. Pemprov DKI tidak mengeluarkan sepeserpun untuk perbaikan tanaman pasca aksi 2 Desember.

"Kita belum dapat laporan dari Kantor Pengelola Kawasan Monas. Biasanya dia langsung perbaiki kalau yang rusak sedikit karena kita punya cadangan tanaman," katanya.

Dia menilai aksi yang agendanya zikir dan doa bersama membuat peserta menjadi lebih tertib dan terkondisikan. Dia sangat mengapresiasi aksi tersebut berjalan dengan damai dan lancar.

Sementara soal aksi "Kita Indonesia" yang digelar pada 4 Desember, Sumarsono juga mengapresiasi kegiatan parade kesenian yang diadakan dalam aksi tersebut. Menurutnya hal itu sangat bagus untuk merawat Kebinekaan.

Namun demikian, Sumarsono sangat menyayangkan maraknya atribut parpol dalam aksi 4 Desember itu. Aksi yang digelar secara bersamaan dengan momentum Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ini dinilai telah melanggar Pergub DKI No 12/2006.

"Dari sisi substansi agenda kemarin bagus dan jumlah massanya tidak tahu berapa. Apa mungkin nyampai 500.000 itu saya tidak tahu tapi yang jelas itu bagus. Cuma memang ada satu hal yang masih belum selesai," katanya.

Aksi Kita Indonesia ©2016 Merdeka.com

Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa HBKB itu hanya difungsikan untuk tiga kegiatan, yakni olahraga, berkaitan dengan lingkungan, seni dan budaya. Dan dalam ayat 2 dijelaskan tidak boleh untuk kegiatan politik, berbau politik di dalamnya termasuk aktivitas propaganda atau SARA.

"Jadi ya sifatnya itu tidak boleh, jadi betul-betul suasana olahraga yang nyaman tertib dan itu sebuah lingkungan yang sehat, bukan kegiatan berbau politik," tegas Sumarsono.

Sumarsono sempat membandingkan aksi 412 dengan aksi 212. Dia menjelaskan bahwa saat pelaksanaan aksi 212 dia juga berkeliling melakukan patroli dan sangat mengapresiasi aksi tersebut karena sama sekali tidak ditemukan adanya atribut parpol.

"Kemarin kita temui ada beberapa bendera jumlahnya banyak bendera tapi tidak ada bendera parpol. Saya keliling dari mulai jam 05.00 WIB seluruh fasilitas, sebagaimana yang saya lakukan pada tanggal 2 Desember melayani aksi doa dan zikir bersama itu sama saya juga keliling saya cek semua kesiapan pengaman. Kesiapan pasukan untuk sampah, ambulans dan seterusnya perlakuan pemerintah netral. Bedanya itu saja ada kaos gambar parpol bendera spanduk bus-bus dan seterusnya," bebernya.

Sumarsono menjelaskan bahwa membawa atribut parpol di kawasan HBKB jelas merupakan sebuah pelanggaran, karena Pergub dibuat atas persetujuan bersama dan semua pihak harus tunduk pada peraturan tersebut.

Aksi Kita Indonesia ©2016 Merdeka.com/Yayu Agustina

Hal yang sama juga diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jenderal polisi bintang empat ini menyayangkan maraknya atribut partai dalam aksi "Kita Indonesia". Tito mengaku, Polri telah menegur pihak panitia acara agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Sesuai kemarin permintaannya parade budaya, tapi memang disayangkan kita lihat ada atribut partai di situ. Kita beri teguran ke panitia supaya ke depan CFD tidak digunakan lagi untuk kegiatan partai, nanti banyak yang digunakan untuk kegiatan lain," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Menurutnya, semangat dari Car Free Day yang digelar tiap minggu pagi itu adalah area hiburan dan budaya bagi masyarakat. Dan seharusnya terbebas dari kepentingan politik.

"Car Free Day spiritnya untuk memberikan area kepada masyarakat di hari Minggu untuk hiburan dan budaya, sekali lagi kita berikan teguran ke panitia," katanya.