Saat eks Kapolri ungkap Polantas di eranya tak berpistol saat tugas

Merdeka.com - Institusi Polri memesan 5.000 pucuk senjata dari PT Pindad. Pembelian senjata tersebut merupakan bagian dari pengadaan 15 ribu pucuk senjata untuk mempersenjatai polisi.

Kadiv Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan bahwa senjata yang dibeli bukan merupakan senjata serbu. Menurutnya, senjata itu digunakan untuk keperluan penegakan hukum.

Soal senjata ini ada cerita dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar. Da'i menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara pada 2001-2005. Di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Da'i memandang pengadaan 15 ribu pucuk senjata untuk Polri perlu dilakukan. Terlebih keselamatan anggota Bhayangkara kerap terancam dengan adanya aksi teroris.

Saat masih menjabat, Da'i mengatakan, soal senjata ini juga dibutuhkan oleh anak buahnya. Setelah dievaluasi anggota Polri saat itu ada 270 ribu, namun yang pegang senjata hanya 100 ribu.

Da'i lalu membawa soal ini ke rapat kabinet, lalu mendapat persetujuan DPR. Diusulkan agar dilakukan pengadaan revolver sebanyak 170 ribu agar setiap polisi satu senjata.

"Jadi kalau di zaman saya, anda melihat Polantas itu seakan-akan punya pistol. Itu kosong ya, enggak ada," ungkapnya di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).

Da'i mengatakan pembelian 170 ribu revolver penting agar setiap anggota polisi memegang satu senjata. Tetapi, lanjutnya, kemampuan dalam negeri waktu itu tidak menyanggupi untuk dibuat borongan.

"Saya memilih untuk tetap pembeliannya produksi dalam negeri. Tapi waktu itu Pindad belum mencukupi. Tapi secara bertahap 10 ribu dipenuhi oleh pindad," tuturnya.

Untuk itu, mantan Dubes RI di Malaysia ini meminta program pembelian senjata ini tidak dipolemikan. "Artinya ya, saya rasa sampai sekarang jumlah senjata perorang Polri masih kekurangan. Jadi wajar kalau pemerintah itu akan menambah jumlah senjata ini," tandasnya.

Soal senjata ini ramai setelah Jenderal Gatot mengaku mendapat informasi soal 5 ribu senjata ilegal dipesan oleh instansi nonmiliter. Ucapan itu disampaikan Gatot dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI' di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) lalu.

Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, BIN dan Polri. Dia mengaku sudah memanggil masing-masing pemimpin institusi terkait permasalahan tersebut.

"Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata," kata Wiranto.

Wiranto menepis isu soal ada institusi di luar TNI dan Polri memesan 5 ribu senjata api ilegal. Menurut Wiranto, dalam isu tersebut yang benar adalah Badan Intelijen Negara (BIN) memesan 500 pucuk senjata untuk kepentingan sekolah. (mdk/did)