Saat Istana tak sudi lagi ditanya soal Habib Rizieq

Merdeka.com - Pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab hingga kini masih berada di Arab Saudi. Rizieq ogah pulang ke tanah air karena menuding kasus chatt porno yang diduga melibatkannya adalah bentuk kriminalisasi.

Rizieq pun mengusulkan dibentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Dia meminta pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk mewakili pihak GNPF dengan pemerintah.

Namun keinginannya itu bertepuk sebelah tangan. Sebab, pihak Istana ogah menanggapi usulan Rizieq tersebut. Tak cuma itu, pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahkan ogah ditanya lagi mengenai persoalan Rizieq.

"Jangan nanya soal Rizieq lagi," tegas Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/6) kemarin.

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga menanggapi permintaan rekonsiliasi dari Rizieq tersebut. Wiranto menegaskan upaya rekonsiliasi bukan langkah tepat untuk memediasi GNPF MUI dengan pemerintah.

Sebabnya, istilah rekonsiliasi itu digunakan buat pemerintah dengan badan yang setara. Sementara dalam kasus ini, Rizieq adalah warga negara bukan badan negara.

"Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu enggak ada istilah rekonsiliasi kurang tepat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/6) lalu.

Menko Polhukam Wiranto ©2017 Merdeka.com/Anisyah Yusepa

Mantan Panglima TNI ini mengingatkan proses hukum yang membelit Rizieq Syihab akan terus berjalan. Pemerintah tidak akan mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air.

"Kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung," kata Wiranto.

Sementara itu, Yusril yang diminta Rizieq menjadi perwakilan pihak GNPF menilai pernyataan Wiranto bukanlah sikap resmi dari pemerintah.

"Pak Wiranto punya pendapat tadi, tapi saya belum yakin itu merupakan sikap resmi pemerintah," kata Yusril di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/6) lalu.

Yusril di Mahkamah Konstitusi ©2016 Merdeka.com

Yusril mengaku siap sebagai menjembatani rekonsiliasi dengan pemerintah. Bahkan, dirinya mengaku sudah bertemu dengan beberapa pihak dari pemerintah membahas rekonsiliasi.

"Banyak bertemu, (untuk bahas rekonsiliasi in?) iya rekonsiliasi. Ada nanti, jangan ditanya lebih detail," katanya. (mdk/dan)