Saat Paripurna Pemerintah Diminta Tangani Papua, PDIP Bela Jokowi

Merdeka.com - Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9) di warnai interupsi soal penanganan masalah kerusuhan di Papua. Salah satunya sari Anggota Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsudin. Dia meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada masalah kerusuhan di Papua.

"Terkait kerusuhan Papua, saya kira ini masalah yang serius, saya kira negara mesti hadir turun tangan. Ini sudah sekian lama, sudah berlarut-larut berminggu-minggu, tapi sampai saat ini masalah ini masih belum jelas bagaimana penyelesaiannya," kata Didi Irawadi.

Didi meminta Kapolri dan Panglima TNI segera menangani masalah itu. Sebab, lanjutnya, jika dibiarkan berlari-larut akan menimbulkan konflik horizontal.

"Yang saya dengar potensi konflik horizontal ini semakin menjadi, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi ini penanganannya harus khusus, tidak boleh represif, dan negara harus hadir," ungkapnya.

Hal yang sama juga diucapkan Nasir Djamil dari Fraksi PKS. Dia pun mempertanyakan keberadaan pemerintah dalam mengatasi masalah Papua.

"Sayangnya negara tidak hadir ketika harga negara menghadapi ancaman, di mana NKRI yang kita agung-agungkan, di mana ketika ada warga Minang, Bugis yang harus mengungsi dari Wamena. Di mana negara. Karena itu, mudah-mudahan kita makin meneguhkan NKRI," ujar Nasir.

Di tempat yang sama, Mulyadi juga meminta negara fokus menyelesaikan masalah di Papua. Dia ingin pemerintah hadir dan segera menyelesaikan masalah yang ada.

"Saya meminta kepada pemerintah untuk lebih memberi perhatian yang lebih khusus," ujarnya.

Sedangkan, Jimmy Demianus dari Fraksi PDI Perjuangan membantah itu. Menurut dia, selama ini pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan di Papua.

"Saya tidak sepakat, negara tidak hadir, jangan ganggu beliau sedang berusaha mengurusi Papua, 92 persen kami pilih Jokowi," ucapnya.