Saat Wamen ATR Terima Curhatan Petani di Cilacap, Tanah Garapan Masuk Kawasan Hutan
Merdeka.com - Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni mendengarkan keluh kesah petani di Cilacap. Dalam keluhannya, para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Mandiri (STaM) mengadu tanah garapannya masuk dalam kawasan hutan.
Padahal, menurut mereka tanah tersebut telah dikeluarkan dari kawasan hutan pada tahun 1981 sehingga mereka mengharapkan supaya tanah yang mereka garap dapat dijadikan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria.
Menanggapi 'curhatan' petani, Raja Juli menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud tidak menjadi kewenangan penuh Kementerian ATR/BPN, melainkan ada irisan dengan Kementerian LHK.
-
Kenapa Raja Juli menyerahkan sertifikat tanah? Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah pondok pesantren Al Islami Al Hasyimi yang dikelola oleh keluarga Amrozi, pelaku bom bali tahun 2002.
-
Kenapa Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah? Raja Juli mengatakan, pihaknya akan terus berupaya membantu masyarakat dalam proses sertifikasi secara maksimal. Menurutnya, hal tersebut merupakan pesan Presiden Jokowi guna melakukan percepatan sertifikasi tanah.
-
Apa yang dilakukan Raja Juli Antoni? Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah pondok pesantren Al Islami Al Hasyimi yang dikelola oleh keluarga Amrozi, pelaku bom bali tahun 2002.
-
Bagaimana cara Raja Juli membantu? Sertifikasi ini sangat penting bagi kelangsungan tanah wakaf untuk mencegah konflik di kemudian hari karena sertipikat memberikan kepastian hukum bagi objek tanah wakaf,' terang Raja Juli.
-
Bagaimana Mentan ingin mengembalikan lahan pertanian yang terkena banjir? Mentan mengatakan, pertanian adalah jantung masa depan bangsa yang perlu mendapat perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia ingin, sejumlah lokasi yang terdampak bencana dapat kemabli pulih dan berproduksi seperti sedia kala.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkomunikasikan hal ini kepada Kementerian LHK," ujar Politikus PSI itu di Cilacap, Senin (15/5).
Ia mengatakan setelah ada pelepasan kawasan hutan, maka Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengukur dan memberikan sertipikat.
"Kebetulan ada Pak Sekda di sini, masyarakat dapat meminta kepada beliau supaya ada pengajuan pelepasan kawasan hutan dari Pemda ke Kementerian LHK. Setelah itu kewenangan Kementerian ATR dimulai," jelasnya.
Kementerian, katanya, akan terus berupaya mewujudkan kebijakan yang menjadi tujuan Pak Jokowi dalam Reforma Agraria dapat dilaksanakan dengan baik supaya memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
"Tanpa berpanjang kata, dengan niat baik untuk kesejahteraan masyarakat, kami akan membantu mengkomunikasikan ke Kementerian LHK," tuturnya.
Untuk diketahui, curhatan itu disampaikan Ketua Serikat Tani Sugeng saat Raja Juli mengunjungi Cilacap, Jawa Tengah.
"Kami memohon bantuan kepada Pak Wamen supaya keluh kesah para petani di sini mewujudkan harapan petani," curhatnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Raja Antoni menerangkan, salah satu cara menjamin kebebasan beragama adalah melalui penyelenggaraan sertifikasi tanah.
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Baca SelengkapnyaKerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rumah ini dibangun untuk mengenang salah satu pahlawan nasional Indonesia dalam mempertahankan tanah kelahiran dari para penjajah.
Baca SelengkapnyaTelah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaMereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca SelengkapnyaTokoh perjuangan kemerdekaan asal Tanah Datar ini mulai dilupakan, bahkan namanya sendiri sudah diajukan sebagai pahlawan nasional sejak lama
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca Selengkapnya