Sabam Sirait minta DPR dan Pemerintah segera sahkan RUU Terorisme
Merdeka.com - Politikus senior yang juga anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPD) RI, Sabam Sirait menyarankan pemerintah dan DPR bersatu dalam melawan segala bentuk teror. Sabam yakin RUU Terorisme tersebut akan segera menjadi Undang-Undang.
"Kalau berbeda pendapat itu biasa dalam demokrasi ya. Tapi saya yakin (pembahasan RUU Terorisme) ini pemerintah dan DPR segera menemui kata sepakat. Saya percaya Presiden Jokowi bersama TNI-Polri mampu memerangi terorisme ini. Rakyat juga akan mendukung kebijakan pemerintah itu," ujar Sabam Sirait di Jakarta, Jumat (18/5).
Sabam mengatakan aksi terorisme yang terjadi belakangan ini di sejumlah daerah harus dilawan seluruh elemen bangsa. DPR dan Pemerintah diyakini Sabam memiliki visi-misi yang sama dalam menjaga bangsa ini tetap utuh dan bersatu.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
"DPR sebagai representasi dari rakyat harus segera punya sikap dalam mengesahkan RUU Terorisme itu. UU Terorisme seharusnya sudah harus sejak dulu sudah ada," jelas dia.
Sementara itu, Ketua Pansus Antiterorisme M Syafi'i mengatakan DPR dan Pemerintah akan kembali rapat membahas RUU Terorisme, Rabu pekan depan. Kini, lanjut Syafi'i, pengesahan RUU Antiterorisme kini ada di pemerintah.
"Pokoknya mereka sudah setuju. Kemarin minta tunda waktu untuk merevisi kembali redaksi yang pernah mereka ajukan. Nanti kalau mereka presentasi, kita anggap itu sudah memenuhi, disepakati tentang logika hukum definisi teroris. Seteah itu langsung diketok di paripurna," kata Syafi'i, Jumat (18/5).
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaKata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya"Saya yang mimpin," kata Dasco sambil berjalan menuju ruang rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaDPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
Baca Selengkapnya