Sadar KB, prajurit TNI tak mau punya anak sampai 5, cukup 2 saja
Merdeka.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) meminta para prajuritnya sadar program Keluarga Berencana (KB), dengan cukup dua anak. Asisten Teritorial Mayjen TNI Wiyarto mengklaim tidak ada prajurit TNI mempunyai anak banyak.
"Soal KB, TNI tidak berubah, dua anak cukup. Tidak ada anggota TNI yang ingin punya lima anak," kata Mayjen TNI Wiyarto di Jakarta, Rabu (2/12).
Tekad TNI menerapkan program KB membuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajaknya bekerja sama. Lembaga negara ini mencatat, sejarah TNI merupakan mitra kerja strategis dan potensial memberikan kontribusi keberhasilan program penurunan fertilitas dan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Kenapa TNI mendorong kolaborasi di desa? Menurut nya, jika kepala desa atau lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dapat berkolaborasi dengan baik dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, maka setiap desa di Indonesia dapat menjadi kampung yang kuat.
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan tegakkan komitmen? 'Kami seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan di HUT 46 ini kembali bersama menegakkan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada institusi, menjaga integritas, dan bersama-sama memastikan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan bebas dari korupsi,' ucap Anggoro.
-
Bagaimana TNI AD tunjukkan komitmennya? Maruli kemudian menyambut baik wacana yang dikemukakan Danjen USARPAC, serta menyatakan pula komitmen TNI AD untuk memperdalam kerjasama di bidang militer.
-
Mengapa BPJS Ketenagakerjaan dan asosiasi ALB Kadin bekerja sama? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menuturkan, TNI mempunyai perspektif bahwa dominan perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas bagi pembangunan nasional. Maka dari itu diharapkan pasukan keamanan negara ini mampu membantu tekan pertumbuhan penduduk.
"Jajaran TNI selalu peduli dan sangat respek terhadap masalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali, karena TNI tahu dan menyadari bahwa hal tersebut akan berdampak negatif terhadap upaya-upaya pembangunan lainnya," ujar Surya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KB berperan penting menjaga kualitas sebuah keluarga
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan Indonesia diprediksi akan mengalami banjir penduduk lanjut usia.
Baca SelengkapnyaNovita Hardini Berhasil Bawa Praktik Baik Mensejahterakan Hak Anak dengan Program Desa Nol Perkawinan Anak
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menyebarkan alat kontrasepsi ke pelajar.
Baca Selengkapnyapembentukan Kampung KB bertujuan untuk mengiplementasikan kegiatan prioritas
Baca SelengkapnyaPesan jenderal bintang satu wanita kepada anak muda soal percintaan.
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaAnas menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian untuk tenaga non-ASN atau honorer yang mencakup pemetaan.
Baca SelengkapnyaKKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca Selengkapnya"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023," kata Menteri Anas.
Baca SelengkapnyaPrajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca SelengkapnyaKerjasama semua pihak termasuk swasta salah satunya untuk menekan angka stunting
Baca Selengkapnya