Follow
Said Aqil dipanggil Presiden Jokowi ke Istana, bahas program lima hari sekolah?
Merdeka.com - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana, Selasa (5/9). Pemanggilan Said ini pun memicu spekulasi untuk membahas program lima hari sekolah yang dicetuskan Mendikbud Muhadjir Effendi.
Said diketahui menentang keras program lima hari sekolah atau yang akrab disapa Full Day School itu. Saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden untuk melengkapi Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2017.
"Antara lain barangkali (dipanggil bahas full day school). Wong ketemu saja belum," kata Said di Istana.
-
Apa kegiatan Aliya di sekolah? Aliya juga meluangkan waktu untuk mengambil foto-foto di sekitar lingkungan sekolah ini sambil menggendong anak bungsunya, Alisha.
-
Siapa yang mengusulkan Ajaran Samin di masukkan ke kurikulum sekolah? Wacana ini diungkapkan oleh Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek RI Sjamsul Hadi pada Selasa (9/7).
-
Bagaimana ajaran Samin diajarkan di sekolah? 'Nanti dibaluti kurikulum merdeka. Karena yang untuk muatan lokal ini diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah. Karena tiap-tiap pemerintah daerah punya prioritas sesuai dengan karakteristik budayanya pada tiap-tiap kabupaten/kota,' kata Sjamsul dikutip dari Liputan6.com pada Rabu (10/7).
-
Kurikulum Merdeka apa? Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Dengan kurikulum ini, pelajar dapat memilih pelajaran sesuai dengan minatnya di berbagai bidang.
-
Mengapa Kurikulum Merdeka diterapkan? Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perubahan sistemik dengan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama terjadi di Indonesia.
-
Apa itu Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah konsep kurikulum pendidikan yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa.
Said menolak berspekulasi tentang pemanggilan dirinya oleh Jokowi hari ini. Dia hanya memastikan bahwa pemanggilan itu untuk kepentingan rakyat banyak.
"Yang penting pasti yang kita bicarakan untuk kepentingan rakyat banyak," kata dia.
Aqil menentang keras kebijakan Muhadjir. Program lima hari sekolah dinilai mengancam keberlangsungan ribuan sekolah madrasah dan diniyah.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10).
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, pembahasan soal program makan gratis dalam rapat kabinet dibenarkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia
Baca Selengkapnya
Sebab, Ahmad Ali menegaskan, dia dan AKA yang merupakan kader Gerindra itu didukung oleh pemerintah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bicara nasib program Merdeka Belajar Nadiem Makarim
Baca Selengkapnya
Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca Selengkapnya
Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah menyibukkan diri.
Baca Selengkapnya
Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca Selengkapnya
Hal ini dikonfirmasi oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Baca Selengkapnya
Jokowi tampak duduk di sebelah presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Terkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca Selengkapnya
Yakni, meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa terutama siswa SD.
Baca Selengkapnya
Said juga mengungkap kebohongan Jokowi yang lain. Seperti kebijakan impor dan utang luar negeri.
Baca Selengkapnya