Saksi ahli agama: Harusnya Ahok tak perlu singgung Al-Maidah ayat 51
Merdeka.com - Saksi ahli agama Miftahul memberikan keterangannya dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama menilai seharusnya permasalahan ini tidak perlu terjadi. Andai saja mantan Bupati Belitung Timur itu tidak menyinggung Surat Al-Maidah Ayat 51.
Miftahul mengatakan, dari 101 wilayah yang menggelar Pilkada 2017 tidak ada satupun isu agama yang dihembuskan untuk menjatuhkan pesaingnya.
"Saya rasa, hanya terdakwa (Basuki atau akrab disapa Ahok itu) saja yang berbicara soal ini sehingga menjadi polemik yang seharusnya tak perlu terjadi," katanya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/2).
-
Kenapa Cak Imin kaitkan AMIN dengan larangan kampanye di masjid? 'Amin,' jawab masyarakat. 'Singkatannya apa AMIN? Anies-Muhaimin. Jadi ono (ada) yang salat, sing nggak seneng (yang nggak suka) sama AMIN, moso (masak) 'waladdolin qobul' nggak mungkin. Nggak mungkin,' ucap Cak Imin.
-
Mahfud hindari fitnah saat Pilpres 2024? 'Saya sengaja ke berbagai kampus tidak datang, kecuali dalam kampanye terbuka yang sengaja diselenggarakan kampus seperti Unair, kampanye terbuka, semua kontestan diundang tapi kalau kuliah saya tidak, berhenti selama musim kampanye,' ujar pria yang diketahui sebagai pakar hukum tata negara ini.
-
Siapa yang heran debat tanpa doa? Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid heran dalam debat kedua Pilpres 2024 masih tidak ada doa dibacakan sebelum acara dimulai.
-
Apa tujuan doa agar aib tak tersebar? Doa agar aib tidak tersebar bukan hanya permohonan agar terhindar dari pembicaraan buruk orang lain, tetapi juga merupakan bentuk introspeksi diri dan pengakuan atas kesalahan yang pernah dilakukan.
-
Siapa yang menyatakan Cak Imin tak maju Pilkada? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
Bahkan, dia menilai, jika mantan politisi Gerindra itu tak menyinggung soal surat Al-Maidah, situasi ibu kota akan menjadi kondusif. Bahkan tidak akan ada aksi besar-besar yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).
"Saya rasa, pak Ahok lancar ya," ujarnya.
Namun, Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menyayangkan langkah Ahok yang terkesan ceroboh dalam menyinggung ayat suci umat Islam.
"Seharusnya tak perlu bicara demikian," tutupnya.
Untuk diketahui, saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penistaan agama. Pernyataannya terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 membawanya ke meja hijau. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan Pasal 156 a KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin menyampaikan dalam demokrasi yang sehat tidak ada konflik SARA.
Baca SelengkapnyaKetum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku akan membangun komunikasi dengan semua pihak untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.
Baca SelengkapnyaRekam jejak Anies selama menjadi gubernur juga tidak punya persoalan HAM. Misalnya di Kampung Akuarium dan Bukit Duri.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi menyatakan tuduhan adanya intervensi Presiden Jokowi dalam meloloskan pasangan capres dan cawapres tidak beralasan hukum
Baca SelengkapnyaMenteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan.
Baca Selengkapnya