Saksi sebut pernah beri Rp 1 miliar buat Ketua DPRD Kukar

Merdeka.com - Staf PT Citra Gading Asritama, Marsudi mengaku pernah memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Salehudin. Hal ini diungkap saat Marsudi menjadi saksi dalam sidang penerimaan gratifikasi dan suap oleh Bupati Kutai Kartanegara non aktif Rita Widyasari.

Marsudi mengatakan, pemberian uang kepada Saleh dilakukan sebanyak dua kali.

"Kenal Salehuddin? Pernah kasih uang kepada Salehuddin?" tanya Jaksa Penuntut Umum kepada Marsudi, Selasa (3/4).

"Kenal, Ketua DPRD. Pernah dua kali Rp 1 miliar dan Rp 500 juta," ujar Marsudi.

Namun, ia mengaku tidak tahu menahu perihal maksud dan tujuan Salehuddin meminta uang kepada PT Citra Gading Asritama, kontraktor yang menangani beberapa proyek di Tenggarong.

Selain Saleh, Marsudi mengaku pernah memberi uang kepada Junaedi, anggota DPRD Kutai Kartanegara. Sama halnya dengan Saleh, ia mengaku tak tahu alasan Junaedi meminta uang sebanyak lebih dari dua kali.

Ia mengatakan, tiap kali meminta uang, Junaedi kerap menitip salam kepada Ihsan. Salam tersebut menurutnya sebagai kode permintaan uang oleh Junaedi kepada Ihsan.

"Ya istilahnya mencari Pak Ihsan, salam ke Pak Ihsan," tukasnya.

Berdasarkan catatan keuangan, pengeluaran uang-uang tersebut ditulis dalam pembukuan dengan keterangan uang Matpus, Material Pusat. Dan menerima suap dari Hery Susanto Gun alias Abun selaku Direktur PT Sawit Golden Prima, sebesar Rp 6 miliar.

Penerimaan gratifikasi oleh Rita tercatat sebanyak 12 kali transaksi dengan beberapa tahap. Selain itu, adanya gratifikasi juga diketahui diurus melalui tim sukses Rita saat Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian dikenal dengan panggilan tim 11. Khairuddin termasuk anggota tim 11 dan saat ini menjadi terdakwa atas penerimaan gratifikasi bersama-sama Rita.

Atas perbuatannya, Rita didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP.