Follow
Saksi sebut politisi PPP biang kerok pemondokan haji 2010 tak layak
Merdeka.com - Sidang lanjutan korupsi haji yang menyeret Mantan Menteri Agama, Suryadharma kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi tersebut yakni Mantan Ketua Tim Penyewaan Perumahan jemaah haji Indonesia, Mohammad Syairozi Dimyathi.
Dalam kesaksiannya, Mohammad Syairozi Dimyathi mengakui bawah penyewaan pemondokan haji tak layak huni di Syarekh Mansyur pada 2010 dilakukan karena adanya 'desakan' dari politikus Partai Persatuan Pembangunan, Mukhlisin.
"Penyewaan tersebut dilakukan karena adanya desakan dari politikus PPP, Mukhlisin," ucap Mohammad Syairozi Dimyathi di ruang sidang Tipikor, Jakarta, Senin, (16/11).
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
-
Siapa yang minta PPP gugat ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Kenapa PPP dukung Khofifah-Emil? 'Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,' kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Ketika ditanya oleh Hakim anggota, Sutio Djumagi tentang apakah dia tahu kriteria pemondokan untuk jemaah haji, Mohammad Syairozi Dimyathi menjawab tahu.
"Cocok jarak, cocok kualitas, cocok sejarah, cocok harga. Satu lagi lupa pak," jawabnya.
Setelah itu hakim kembali mencecar pertanyaan tentang apakah pemondokan di Syare’ Mansyur memenuhi kriteria yang dijelaskan Syairozi.
"Tidak (sesuai kriteria) pak. Sebetulnya ditolak (oleh Tim Penyewaan)," jelasnya.
Lalu, Hakim Sutio pun merasa heran, mengapa pemondokan tersebut akhirnya tetap disetujui oleh Tim Penyewaan. "Terus kenapa diterima (pada 2010)? Apa karena ada Mukhlisin?" tanya Hakim.
Mohammad Syairozi Dimyathi membenarkan bahwa hal itu karena Mukhlisin. "Iya Pak (karena Mukhlisin)," terangnya.
Penelusuran merdeka.com, Mukhlisin merupakan anggota DPR. Dia terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Jawa Tengah II (Demak, Jepara, Kudus) setelah memperoleh 71,515 suara. Di periode 2014-2019 Mukhlisin bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, BUMN dan koperasi.
Mukhlisin menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan, PT Citra Ceria Usaha Khalifah (biro perjalanan), PT Perjalanan Khalifah (biro perjalanan) dan PT Idola Bin Ma'roef (perdagangan umum).
Mukhlisin pernah diperiksa KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama dengan tersangka mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB menilai pihak yang melaporkan Cak Imin tidak paham regulasi.
Baca Selengkapnya
Kementerian Agama ditegaskan Yaqut tidak akan mungkin mengintimidasi para saksi yang memberikan keterangan di DPR.
Baca Selengkapnya
Mu’ti mengingatkan Pansus Haji ini jangan sampai pembentukannya hanya sekedar kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Selama pada proses telaah, KPK bakal mengecek dokumen terkait.
Baca Selengkapnya
Muhaimin mengaku lupa nama karena terlalu sibuk urus masalah Pansus Haji di DPR.
Baca Selengkapnya
Pelaporan tentunya tidak serta merta akan langsung diselidiki.
Baca Selengkapnya
Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengungkapkan ada pihak tak bertanggungjawab yang memberikan tekanan kepada para anggota pansus angket haji.
Baca Selengkapnya
Cak Imin dilaporkan ke MKD karena dianggap menyalahgunakan wewenang karena mengajak istrinya, Rustini Murtadho, saat menjadi timwas Haji.
Baca Selengkapnya
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf merasa pembentukan panitia khusus (pansus) angket haji oleh DPR RI tidak diperlukan
Baca Selengkapnya
Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, Poltracking sejak awal sudah ditarget oleh oknum dewan etik.
Baca Selengkapnya
Dalam rapat, Selly tajam mencecar Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani
Baca Selengkapnya
Muzzammil Yusuf, membongkat modus-modus kecurangan yang terjadi dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya