Follow
Saksi Sebut Red Notice Djoko Tjandra Belum Diperpanjang Karena Kurang Persyaratan
Merdeka.com - Sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (14/12).
Dalam sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan Kombes Bartholomeus I Made Oka sebagai saksi untuk terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte. Bartholomeus menjabat sebagai Kepala Bagian Komunikasi International di Divisi Hubungan Internasional Polri.
Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Bartholomeus mengaku pernah diperintah untuk mengecek status red notice Djoko Tjandra oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon yang kini duduk sebagai terdakwa.
-
Siapa yang mungkin menunjukkan Red Flag? Percaya Akan Naluri Nggak setiap "red flag" harus menandai akhir dari suatu hubungan, tetapi memahami hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan akan membantu ketika memutuskan apakah akan bertahan atau tidak.
-
Siapa Jenderal bintang satu yang disangka sebagai pembantu? Tiba-tiba beberapa orang taruna senior dengan wajah gusar mendekatinya dengan tergesa-gesa. 'Kamu tahu Bapak itu siapa?' bentak seorang Taruna senior.'Siap, tidak tahu!' balas Taruna Junior tersebut.
-
Siapa yang tidak lagi mendapat update? Pada akhir Juni 2024, Samsung secara resmi mengakhiri dukungan pembaruan perangkat lunak untuk tiga model ponsel cerdas yang diluncurkan pada tahun 2020.
-
Siapa yang menginformasikan kejadian tersebut? Dari informasi yang dibagikan oleh sang adik, Olivia Zalianty, Marcella mengalami kejadian tidak menyenangkan ketika sedang menjalani latihan untuk pementasan Malahayati.
-
Siapa yang sempat 'dibuang' oleh majikannya? Nenek Satikem sempat 'dibuang' oleh majikannya ke panti jompo di Bangka Belitung
-
Bagaimana cara cek fakta informasi itu? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Bahwa ada perintah dari Kadiv Hubinter untuk mengecek status red notice Djoko Tjandra. Tahun 2020," ujar dia dalam kesaksiannya, Senin (14/12).
Dia mengaku, bisa mengecek status red notice seseorang jika diberikan perintah oleh atasannya. Dia mengatakan, saat mengecek status red notice Djoko Tjandra, rupanya sudah tidak ada dalam sistem.
"Pada saat kami diperintahkan mengecek, kemudian hasilnya tidak ada, kemudian kami melaporkan ke beliau, bahwa red notice Djoko Tjandra tidak ada di alat," kata dia.
Namun dia mengaku lupa detail waktu Irjen Napoleon memerintahkannya mengecek status red notice Djoko Tjandra. Dia menyebut hanya diperintah dengan lisan, tidak tertulis.
Meski demikian, dia mengaku pernah menerima surat dari pusat Interpol di Lyon, Prancis soal masa berlaku status red notice Djoko Tjandra.
"Pernah 2019. Hanya surat pemberitahuan yang menyampaikan bahwa red notice Djoko Tjandra 6 bulan lagi akan habis sehingga diminta perpanjangan. Januari 2019," kata dia.
Dia mengatakan, saat itu Irjen Napoleon meminta dirinya untuk kembali mengajukan permohonan perpanjangan red notice Djoko Tjandra ke Lyon. Dia mengaku tak ingat detail waktunya. Hanya saja dia menyebut tahun 2020.
"Waktu itu kami diperintahkan Kadiv Hubiter untuk menerbitkan permohonan pengajuan red notice ke Lyon," kata dia.
Namun setelah kurang lebih tiga pekan setelah mengajukan, rupanya status red notice Djoko Tjandra tak bisa diperpanjang. Menurutnya tak bisa diperpanjang lantaran kurang persyaratan.
"Setelah 2-3 minggu yang menyatakan red notice masih belum diterbitkan karena ada persyaratan yang kurang. Data pribadi," kata dia.
Menurutnya, Kejaksaan Agung selaku penegak hukum yang mengajukan permohonan red notice belum melengkapi persyaratan tersebut.
"Setahu saya sampai saat ini belum dipenuhi," kata dia.
Reporter: Fachrur RozieSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Irjen Napoleon terhindar dari sanksi pemecatan sebagai anggota Polri.
Baca Selengkapnya
Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte lolos dari sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan atas pelanggaran yang dilak
Baca Selengkapnya