Saksi sidang Dahlan sentil jaksa agar bertanya gunakan nalar

Merdeka.com - Sidang kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) dengan terdakwa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya diwarnai canda dan tawa.

Guyonan terjadi saat saksi pertama yakni Oepojo Sardjono menjawab pertanyaan yang dilontarkan tim jaksa penuntut umum mengenai tanda tangannya dalam dokumen pelepasan aset. Saksi yang dihadirkan JPU malah balik menyentil pertanyaan jaksa.

"Apakah saudara saksi tahu dan mengerti juga ikut tanda tangan?," tanya salah satu jaksa, Jumat (13/1).

"Iya tahu, kok lucu iya wong tahu dan ngerti kok enggak ikut tanda tangan. Bagaimana sih bapak ini (Jaksa). Iya jelas ikut pak (tanda tangan)," jawab Oepojo Sardjono.

"Pakai nalar dan bahasa yang bener ta pak, jangan di bolak-balik kalau bicara dan nanya," tambah Oepojo Sardjono.

Meski ikut menandatangani, Oepojo Sardjono tidak mengetahui detail mengenai proses pelepasan aset. "Saya tidak tahu proses lelangnya itu seperti apa. Yang tahu itu iya pak Sam Santoso," kata Oepojo Sardjono.

"Dan untuk pelepasan aset jual beli di Kediri saya juga tidak tahu. Yang tahu hanya di Tulungagung. Bukan Kediri, jadi saya tidak mengerti kalau ada transaksi jual beli pelepasan aset itu. Saya hanya kongsi saja," tandas dia.

Untuk diketahui, pelepasan aset di Kediri dan Tulungagung dilakukan pada 2003. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur baru mendalami kasus ini 2015. Penyidik menetapkan Wisnu Wardhana sebagai tersangka pada 6 Oktober 2015.

Setelah itu penyidik menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka 27 Oktober. Sebagai Direktur utama PT PWU saat itu, Dahlan Iskan diduga mengetahui dan ikut menyetujui pelepasan aset.

Dahlan Iskan didakwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pelanggaran pidana korupsi pada penjualan aset PT PWU, BUMD Pemprov Jatim. Penjualan dilakukan pada tahun 2003 semasa Dahlan jadi Dirut PT PWU. Oleh jaksa, Dahlan didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.