Salah kaprah, kubu Komjen BG mau lebarkan masalah di Praperadilan

Merdeka.com - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI menilai hakim seharusnya menolak gugatan Praperadilan Budi Gunawan (BG). Selama persidangan, mereka memantau kubu Komjen BG berusaha melebarkan masalah ke hal-hal yang tak ada hubungannya dengan kewenangan praperadilan. Seperti memanggil Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto ikut menjadi saksi.

"Keterangan saksi Hasto bahkan lebih terkesan seperti testimoni politik dibandingkan menyangkut perkara Budi Gunawan. Hal ini mengarah kepada materi politik dan ketatanegaraan dan tidak ada kaitannya dengan materi dan objek Praperadilan," kata Mantan Ketua MA Harifin Tumpa di YLBHI Jakarta, Minggu (15/2).

Harifin menilai KUHAP sudah mengatur Praperadilan secara limitatif. Praperadilan hanya untuk menetapkan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Yang kedua penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta menetapkan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Di tempat yang sama, Evandri G Pantouw, pemantau MaPPI FHUI membeberkan 50 bukti yang dihadirkan oleh kubu Komjen Budi adalah kliping media. Evandri juga menilai ini bukti yang diajukan oleh pihak BG tidak ada relevansi dengan pokok perkara.

"Gugatan Praperadilan yang diajukan BG tidak tepat. Secara formil, gugatan Praperadilan sudah diatur secara limitatif dalam KUHAP. Kami berharap hakim yang memutus perkara ini dapat memutus perkara ini secara objektif dan menolak permohonan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh BG," kata Evandri.