Salurkan Dana untuk Bisnis Pribadi, Mantan Bupati Jember Faida Diperiksa Kejari

Merdeka.com - Mantan Bupati Jember dr Faida diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember pada Senin (1/3). Faida baru 17 Februari 2021 lalu lengser dari jabatannya.

Kepala Kejari Jember, Prima Idwan Mariza yang dikonfirmasi wartawan saat keluar dari kantor Kejari, membenarkan pemeriksaan Faida. Namun, Prima enggan berbicara lebih banyak.

"Iya benar, sudah dari tadi pagi dia ada di dalam," ujar Prima yang akan segera dimutasi sebagai Asdatun Kejati Sumut ini.

Prima juga membenarkan, pemeriksaan terkait laporan penyalahgunaan dana sebesar Rp570 juta yang disalurkan untuk Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember milik keluarga Faida.

"Iya, terkait RS Bina Sehat," jawab Prima.

"Yang soal dana Rp 570 juta itu pak?" tanya wartawan lagi.

"Iya benar," ujar Prima yang mengaku harus bergegas untuk menghadiri sebuah acara.

Faida tidak berhasil dikonfirmasi terkait pemeriksaannya ini. Setelah menjalani pemeriksaan, Faida meninggalkan kantor Kejari Jember melalui pintu samping yang terhubung dengan kantor Radio Prosalina FM. Kepergian Faida itu luput diketahui awak media.

"Bu Faida sudah pulang mas, lewat pintu samping," ujar Silvi, seorang pegawai radio tersebut yang melihat kepergian Faida.

Dilaporkan Sejak Tahun 2016

Dari informasi yang dihimpun, Faida diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan dana Biaya Penunjang Operasional (BOP) bupati sebesar Rp 570 juta.

Kasus ini pertama kali diungkap oleh seorang aktivis LSM bernama Agus Mashudi. "Benar, saya melaporkannya sejak tahun 2016," tutur Agus Mashudi saat dikonfirmasi terpisah.

Pelaporan ini melewati jalan yang terbilang berliku. Setelah laporannya tak digubris kejaksaan, Agus menempuh jalur non pidana. Agus menggugat secara perdata terhadap Pemkab Jember dan RSBS tentang penyaluran operasional Bupati Jember dr Faida sebesar Rp570 juta.

Gugatan perdata itu sudah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Jember pada 13 Desember 2019. Hakim memutus gugatan tidak dapat diterima secara formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

Berbekal data dari putusan tersebut, beberapa LSM lantas melaporkan kasus tersebut ke Kejari Jember hingga kasusnya bergulir saat ini.