Samad tersangka, Kadiv Humas Polri sebut kasusnya tidak dicari-cari

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan Sulawesi Selatan dan Barat. Dalam penetapan dan pemeriksaan tersebut, Markas Besar Polri menyerahkan kuasa kepada Polda Sulawesi Selatan dan Barat.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, kasus Samad tetap perlu dikaji untuk mendapatkan keterangan yang lengkap seputar kasus pemalsuan dokumen tersebut.

"Kalau seseorang bisa menjadi tersangka dibuktikan dengan alat hukum, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dua alat hukum saja sudah cukup sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun untuk kasus Abraham Samad, kami harus mencari semua alat hukum agar lebih jelas. Menyangkut bahwa Abraham Samad adalah pejabat tinggi publik," ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie dalam diskusi di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/2).

Untuk itu, Polda Sulselbar akan memberikan konfirmasi perihal penetapan dan pemeriksaan Samad pada Jumat (20/2) nanti. Ronny menjelaskan bahwa penetapan tersebut harus bersifat profesional dan proporsional, juga harus sesuai dengan prosedur.

Menurut Ronny, ditetapkannya Samad sebagai tersangka bukan termasuk dalam tindakan kriminalisasi, karena Polda hanya melakukan tindakan sesuai dengan laporan Ketua Lembaga Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

"Itu bukan kriminalisasi, bukan dicari-cari. Harap dibedakan antara kriminalisasi dengan laporan tindak pidana," tegas Ronny.

Ronny juga menambahkan bahwa tidak ada kriminalisasi atau diskriminasi jika proses hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.